DPR Sebut Pelemahan Rupiah Saat Ini Berbeda dengan Krisis 1998

Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun menilai masyarakat salah paham dalam mengartikan fenomena pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh di atas Rp17.500 per dollar AS. Kekhawatiran mengenai potensi terjadinya krisis ekonomi seperti tahun 1998 dinilai keliru karena persentase pelemahan saat ini jauh lebih kecil.

Kondisi stabilitas mata uang dalam negeri tersebut disampaikan dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (25/5/2026), sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz.

"Walaupun masyarakat salah, sering salah mengartikan tentang nilai tukar rupiah kita. Rupiah kita benar berada di level 17.600 dan orang selalu membandingkan dengan krisis 1998," kata Muhammad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR.

Berdasarkan catatan historis, nilai tukar rupiah pada tahun 1998 merosot dari kisaran Rp2.000-an per dollar AS hingga mendekati Rp17.000 bahkan sempat menyentuh Rp19.000 per dollar AS, yang berarti melonjak hingga ratusan persen. Sementara itu, pelemahan saat ini bergerak dari level Rp16.800 hingga Rp16.900 per dollar AS dengan volatilitas yang dinilai masih terjaga.

"Saat ini, rupiah Rp17.000 itu mengalami proses berangkat dari angka 16.800 16.900, dan prosesnya itu melalui proses volatilitas yang terjaga. Kalau kita lihat mungkin naiknya maksimal paling di level 5%. Dulu Rp2.500-2.400 ke 17.000 itu kan ratusan persen. Ini yang harus dipahami oleh kita semua, kepada masyarakat," tutur Muhammad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR.

Politisi dari Partai Golkar tersebut menambahkan bahwa sektor keuangan domestik termasuk perbankan dan jasa keuangan saat ini masih berada dalam kondisi yang solid di bawah pengawasan ketat. Penguatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pembiayaan sektor riil.

"Pembiayaan yang kuat terhadap semua lini ini akan memberikan upaya-upaya yang sangat serius dorongannya kepada semua jenis usaha baik itu korporat, konsumer maupun UMKM," kata Muhammad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR.

Sektor pembiayaan yang kokoh tersebut diproyeksikan akan memperkuat daya beli masyarakat di berbagai lapisan usaha.

"Ini akan memberikan penguatan kepada daya beli masyarakat, tentunya juga akhirnya memberikan dorongan kepada pertumbuhan PDB," kata Muhammad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR.