DPRD DKI Jakarta Usulkan Kenaikan Tarif Transjakarta Jadi Rp5.000

Pimpinan DPRD DKI Jakarta memberikan lampu hijau terkait rencana penyesuaian tarif bus Transjakarta yang saat ini sedang dikaji oleh pihak manajemen. Usulan kenaikan tarif menjadi kisaran Rp4.000 hingga Rp5.000 tersebut mengemuka karena harga tiket belum pernah mengalami perubahan selama lebih dari dua dekade terakhir.

Dilansir dari Detikcom, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Rani Mauliani, menilai langkah penyesuaian ini merupakan hal yang wajar mengingat beban operasional yang terus meningkat. Namun, ia memberikan catatan kritis agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memprioritaskan daya beli warga sebelum mengetok palu kebijakan tersebut.

"Pada prinsipnya, penyesuaian tarif layanan publik seperti Transjakarta memang sesuatu yang wajar, apalagi setelah lebih dari dua dekade tidak mengalami kenaikan, sementara biaya operasional terus meningkat. Namun, kebijakan ini tidak bisa dilihat semata dari sisi biaya, melainkan harus mengutamakan kemampuan masyarakat sebagai pengguna utama," kata Rani saat dihubungi, Sabtu (25/4/2026).

Rani menekankan bahwa aspek kenyamanan dan ketepatan waktu harus menjadi jaminan utama sebelum tarif resmi dinaikkan. Ia meminta adanya optimalisasi layanan yang menyeluruh agar masyarakat tidak merasa dirugikan dengan tarif baru.

"Saya memandang, jika memang ada rencana kenaikan tarif, Pemprov DKI harus memastikan terlebih dahulu bahwa kualitas layanan benar-benar sudah optimal-baik dari sisi ketepatan waktu, kenyamanan, keamanan, hingga integrasi antarmoda. Jangan sampai masyarakat diminta membayar lebih, tetapi pelayanan belum maksimal," ucap dia.

Mengenai besaran angka, Rani memberikan rincian nilai yang dianggap masih dalam batas toleransi bagi ekonomi masyarakat. Ia juga mengingatkan perlunya skema subsidi yang tetap terjaga bagi golongan tertentu.

"Terkait besaran kenaikan, idealnya dilakukan secara bertahap dan terukur. Kenaikan yang masih relatif aman dan tidak terlalu memberatkan, menurut saya berada di kisaran Rp4.000 hingga Rp5.000, dengan catatan tetap ada perlindungan bagi kelompok masyarakat tertentu melalui subsidi atau tarif khusus. Yang paling penting, kebijakan ini harus dibarengi dengan transparansi perhitungan, sosialisasi yang masif, serta skema subsidi yang tepat sasaran. Jangan sampai kenaikan tarif justru mengurangi minat masyarakat menggunakan transportasi publik, karena ini akan berdampak pada kemacetan dan kualitas lingkungan di Jakarta," jelas dia.

Sejalan dengan Rani, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Wibi Andrino, turut mendukung adanya kajian terhadap tarif armada bus rapid transit tersebut. Ia menyebutkan bahwa tarif saat ini sudah tertinggal jauh dari perkembangan biaya operasional saat ini.

"Kenaikan tarif Transjakarta wajar untuk dikaji, karena sudah 20 tahun tidak berubah sementara biaya operasional naik. Namun, transportasi publik tetap harus berpihak pada rakyat," tutur dia.

Wibi mengusulkan agar angka Rp5.000 menjadi patokan maksimal dalam penyesuaian tarif tersebut. Menurutnya, proses kenaikan bisa dilakukan secara perlahan demi menjaga stabilitas minat pengguna.

"Kalau dinaikkan, saya melihat angka sekitar Rp5.000 masih batas wajar, asalkan dilakukan bertahap dan dibarengi peningkatan layanan," sebut dia.

Kajian kenaikan tarif ini sebelumnya telah dipaparkan oleh Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, dalam pertemuan resmi dengan legislatif. Ia memaparkan data historis mengenai harga tiket yang tidak pernah berubah sejak tahun 2005.

"Terkait dengan kenaikan tarif. Tentu ini menjadi domain eksekutif ataupun legislatif, tapi kami sudah melakukan kajian terkait dengan kenaikan tarif yang saat ini masih di Rp 3.500 dari tahun 2005 Pak, jadi kira-kira 21 tahun," kata Welfizon saat rapat bersama dengan Komisi B DPRD Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (23/4).