DPRD Serang Desak Perbaikan PLTS Rusak di Pulau Tunda

Anggota DPRD Kabupaten Serang Ahmad Muhibbin mendesak percepatan perbaikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Tunda, Kabupaten Serang, pada Rabu (13/5/2026). Infrastruktur tersebut dilaporkan mengalami kerusakan sejak 2018, atau hanya berselang beberapa bulan setelah masa pemasangan selesai dilakukan.

Langkah koordinasi akan diambil oleh Muhibbin dengan melibatkan Bupati, Pemerintah Kabupaten Serang, hingga Dinas ESDM Provinsi Banten untuk mencari solusi atas kendala kelistrikan tersebut sebagaimana dilansir dari Detikcom.

"Saya dorong untuk segera diperbaiki. Kalau tak salah itu rusak jauh sebelum saya menjadi anggota DPRD," ucap Ahmad Muhibbin (Ibin), Anggota DPRD Kabupaten Serang.

Politisi tersebut menegaskan bahwa pihaknya juga akan menggandeng penyedia layanan listrik negara untuk mendiskusikan masalah teknis yang terjadi di wilayah kepulauan tersebut.

"Soal kerusakan akan dikoordinasikan dengan semua pihak. Karena ini terkait listrik, saya juga akan berkoordinasi dengan PLN," kata Ahmad Muhibbin, Ketua Fraksi Gerindra.

Selain upaya perbaikan, Muhibbin mengungkapkan adanya rencana pengembangan infrastruktur baru melalui kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta yang diinisiasi pada awal tahun ini.

"Ada MoU antara Pemkab dengan PT Metta, nanti saya tanya detail kesepakatannya," katanya.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat saat ini sangat bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang operasionalnya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bahan bakar solar.

"Kalau listrik mati, tower juga ikut mati. Warga jadi susah sinyal dan internet," kata Mamat (43), Warga Pulau Tunda.

Mamat menjelaskan bahwa jadwal penerangan yang biasanya beroperasi dari pukul 18.00 WIB hingga 06.00 WIB kini sering mengalami gangguan akibat kerusakan mesin maupun kelangkaan stok solar.

"Kadang baru jam 11 malam sudah mati. Pernah juga habis magrib nyala sebentar lalu mati lagi karena trouble," ucap Mamat.

Meskipun pasokan listrik tidak menentu, warga tetap menunjukkan ketaatan dalam membayar iuran malam berkisar Rp 5.500 hingga Rp 15.000 untuk biaya perawatan.

"Warga antusias bayar iuran listrik. Yang penting iurannya dipakai untuk perawatan dan kebutuhan listrik," ujarnya.

Mamat meyakini bahwa fasilitas tenaga surya yang ada sebenarnya masih memiliki potensi besar jika dilakukan penggantian komponen tertentu yang sudah tidak berfungsi.

"Tenaga suryanya sebenarnya masih bagus, cuma baterai dan instalasinya yang rusak. Kalau diperbaiki, listrik bisa nyala lagi," kata Mamat.

Masyarakat kini menantikan respons nyata dari pemangku kebijakan agar persoalan energi di wilayah terpencil tersebut segera mendapat penanganan permanen.

"Warga berharap pemerintah daerah maupun pusat segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan listrik di Pulau Tunda," tambahnya.