1 jam yang lalu
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, memberikan tanggapan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum pada Kamis (7/5/2026). Penyesuaian harga tersebut dinilai sebagai dampak langsung dari dinamika pasar energi global yang tidak dapat dihindari oleh pihak swasta maupun BUMN.
Kenaikan harga ini disebut berlaku secara menyeluruh bagi operator penyedia bahan bakar di Indonesia, termasuk Pertamina. Dilansir dari Detikcom, fenomena tersebut membuktikan bahwa perubahan harga bukan merupakan langkah sepihak dari pemerintah, melainkan mekanisme pasar yang berlaku umum.
"Kenaikan terjadi pada jenis BBM yang memang diperuntukkan bagi mereka yang lebih mampu. Ini adalah konsekuensi dari kenaikan energi global dunia yang berdampak pada harga BBM non-subsidi. Jangan lupa, bahwa kenaikan harga BBM non subsidi selalu terjadi secara berkala ketika adanya fluktuasi harga minyak mentah, bahkan sebelum meletusnya perang di Timur Tengah," ujar Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR RI.
Pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan untuk menjaga daya beli sekaligus memastikan stabilitas fiskal negara. Eddy menegaskan pentingnya proporsionalitas dalam pengelolaan anggaran energi agar operasional sektor terkait tetap berjalan lancar.
"Kita harus menjaga keseimbangan. Di satu sisi, we ingin harga tetap terjangkau. Namun di sisi lain, kita juga harus memastikan APBN tetap sehat dan sektor energi nasional tetap berkelanjutan," lanjut Eddy.
Perlindungan terhadap masyarakat ekonomi rendah masih menjadi prioritas utama Presiden RI Prabowo Subianto melalui pengendalian harga BBM bersubsidi. Komitmen ini bertujuan untuk memitigasi dampak guncangan ekonomi global terhadap kelompok rentan.
"Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan Presiden Prabowo agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah gejolak global. Komitmen ini sudah beliau tegaskan di berbagai kesempatan untuk tetap menjaga harga BBM subsidi terjangkau bagi masyarakat kelompok rentan," kata Eddy.
Pakar Ilmu Politik dari Universitas Indonesia tersebut menyarankan agar situasi kenaikan harga energi ini dimanfaatkan sebagai dorongan untuk mempercepat proses transisi energi nasional. Langkah ini dianggap krusial demi mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil yang fluktuatif.
"Ketergantungan terhadap energi fosil membuat kita rentan terhadap fluktuasi global. Oleh karena itu, percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan energi nasional ke depan," jelas Eddy.
Upaya dekarbonisasi dan diversifikasi energi telah masuk dalam rencana kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat kedaulatan energi di masa mendatang. Fokus pada elektrifikasi transportasi menjadi salah satu poin utama dalam peta jalan tersebut.
"Presiden Prabowo sudah merespons dengan komitmen mempercepat pengembangan energi terbarukan dengan berbagai rencana kebijakan. Percepatan elektrifikasi di sektopr transportasi dan pengembangan biofuel sebagai campuran BBM adalah arah yang tepat untuk mengurangi secara signifikan ketergantungan kita terhadap impor energi," pungkas Eddy.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·