Ekonom Didik J. Rachbini Menilai Indonesia Sulit Keluar dari Stagnasi Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ekonom senior Didik J. Rachbini menilai Indonesia sulit keluar dari stagnasi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, apabila investasi asing dan ekspor nasional masih tertinggal dibanding negara-negara pesaing di Asia Tenggara.

Menurut Didik, untuk keluar dari jebakan pertumbuhan ekonomi rendah, pemerintah perlu mempercepat reformasi birokrasi dan deregulasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif.

“Jika kita hendak lepas dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5 persen, maka harus ada kebijakan untuk mencapai kinerja ekspor yang maksimal dan menarik investasi asing secara dinamis,” kata Didik dalam keterangan tertulis kepada Kompas.tv, Sabtu (16/5/2026).

Ia menyoroti lemahnya daya saing dan persoalan birokrasi yang dinilai masih menjadi hambatan utama masuknya investasi asing ke Indonesia.

Didik menyebut rasio investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih relatif rendah, yakni sekitar 1,8 persen.

Angka itu tertinggal dibanding Vietnam sebesar 4,2 persen dan Malaysia 3,7 persen.

“Untuk berinvestasi di Indonesia harus menunggu izin sangat lama, bahkan sampai satu hingga dua tahun. Sementara di negara lain hanya perlu hitungan minggu,” ujar Rektor Universitas Paramadina itu.

Didik mengatakan, kondisi itu membuat sektor industri nasional gagal menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.

Ia juga menilai Indonesia terlalu banyak aturan atau overregulated sehingga memicu ekonomi biaya tinggi dan memperlambat investasi.

Didik pun mendukung rencana pemerintah membentuk satuan tugas deregulasi untuk memangkas aturan dan menyederhanakan proses perizinan usaha.

“Gagasan Presiden Prabowo ini secara ekonomi cukup rasional dan memang dibutuhkan,” ucapnya.

Menurut Didik, negara-negara Asia Timur yang berhasil melakukan industrialisasi cepat, umumnya menjalankan reformasi birokrasi secara agresif melalui kendali langsung pemimpin politik tertinggi.

Ia mencontohkan reformasi ekonomi Vietnam yang berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi tinggi hingga sekitar 8 persen.

Selain Vietnam, Didik juga menyinggung pengalaman Korea Selatan, Singapura, dan China yang sukses mempercepat industrialisasi melalui deregulasi dan pembenahan institusi negara.

Namun, ia mengingatkan reformasi birokrasi tidak cukup hanya memangkas izin usaha semata.

“Kunci keberhasilannya bukan sekadar memangkas izin, melainkan reformasi institusi, penegakan hukum, koordinasi pusat-daerah, digitalisasi birokrasi, dan keberanian politik melawan ekonomi rente,” tuturnya.