Ekonom Khawatir Investasi BPI Danantara di GoTo Jadi Strategi Exit

Langkah BPI Danantara masuk sebagai investor PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. menuai sorotan tajam dari pengamat ekonomi karena dianggap berisiko menjadi sarana strategi keluar bagi pemilik modal lama. Kekhawatiran tersebut mencuat pada Jumat (8/5/2026) seiring potensi terciptanya bias regulasi dalam persaingan industri digital nasional.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, memperingatkan agar keterlibatan lembaga pengelola investasi negara tersebut tidak sekadar menggantikan posisi investor lama yang ingin hengkang. Penegasan ini dilansir dari laporan Bloombergtechnoz terkait dinamika kepemilikan saham di emiten teknologi tersebut.

"Jangan sampai, langkah Danantara ini hanya menjadi exit strategy pemilik modal lama dan digantikan pemilik modal baru, yaitu Danantara," terang Huda kepada Bloomberg Technoz, seperti dilaporkan Jumat (8/5/2026).

Nailul Huda juga menyoroti potensi perlakuan tidak adil dari regulator yang dapat menguntungkan pihak tertentu sehingga merusak kompetisi yang sehat. Masuknya modal pemerintah dalam jumlah besar dikhawatirkan membuat pesaing mundur dari pasar.

"Sangat wajar jika pihak pesaing akan khawatir karena regulasi bisa menguntungkan sebelah. Dengan modal dari pemerintah yang besar, pesaing bisa mundur. Jangan harap ada keuntungan apabila dari regulasinya saja sudah salah," ucap Nailul.

Selain masalah persaingan, aspek ketahanan finansial dalam menghadapi model bisnis bakar uang juga menjadi poin krusial. Nailul mempertanyakan kesiapan lembaga tersebut dalam menyubsidi operasional demi menjaga kesejahteraan mitra pengemudi.

"apakah Danantara siap untuk menanggung selisih keuntungan untuk memberikan tarif untung bagi mitra driver? Seberapa kuat Danantara bisa menanggung hal tersebut?" ucap Nailul.

Perspektif berbeda disampaikan oleh Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, yang memandang keterlibatan negara sangat diperlukan mengingat industri ride-hailing selama ini bertumpu pada modal besar. Ia menilai negara tidak boleh pasif melihat ketimpangan antara keuntungan pelanggan dan kesejahteraan mitra pengemudi yang lemah secara daya tawar.

"Intervensi yang baik bukan membunuh kompetisi, melainkan mencegah kompetisi berubah menjadi perlombaan menekan pendapatan pekerja. Jika keseimbangan itu tercapai, intervensi ini justru dapat mengakhiri era pertumbuhan semu dan mendorong fase baru ekonomi digital yang lebih sehat dan lebih adil," pungkas Syafruddin.