Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,6 Persen di Kuartal I&2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,6 persen secara tahunan pada kuartal pertama 2026 di tengah gejolak pasar global. Pencapaian ini menjadi pertumbuhan tercepat sejak kuartal ketiga 2022, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Kamis (14/5/2026).

DBS Group Research menilai fundamental ekonomi nasional tetap solid yang ditopang oleh tingginya konsumsi domestik serta stimulus fiskal. Meski demikian, pemerintah diminta mewaspadai volatilitas nilai tukar rupiah dan kenaikan harga energi pada semester kedua tahun ini.

Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao, menyebutkan bahwa momentum hari besar keagamaan dan peningkatan belanja negara menjadi faktor pendukung utama di awal tahun. Namun, tekanan eksternal diprediksi akan memicu penyesuaian target pertumbuhan tahunan.

"Indonesia memasuki 2026 dengan percaya diri didukung fundamental yang kuat. Namun, proyeksi pertumbuhan setahun penuh tetap perlu diantisipasi menjadi 5,1% (dari sebelumnya 5,3%) guna mengantisipasi risiko kenaikan harga energi global dan tekanan pada nilai tukar Rupiah," ujar Radhika Rao, Senior Economist DBS Bank.

Analisis tersebut menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang konsisten serta disiplin fiskal untuk menjaga stabilitas pasar. Pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat dianggap krusial dalam menghadapi potensi perlambatan ekonomi global mendatang.

Data BPS menunjukkan bahwa belanja pemerintah menjadi motor utama penggerak ekonomi dengan lonjakan mencapai 21,81 persen pada periode tersebut. Sektor lain seperti investasi tumbuh 5,96 persen, konsumsi rumah tangga 5,52 persen, serta ekspor yang tumbuh tipis 0,9 persen.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Fithra Faisal Hastiadi, menyatakan kebijakan belanja besar-besaran ini diambil untuk memulihkan sektor ketenagakerjaan dan mendukung kelas menengah. Pemerintah menerapkan pendekatan ekonomi untuk memicu kembali aktivitas industri pasca-pandemi.

"Kita nggak pernah melihat ada peningkatan ya, aktivitas pengeluaran pemerintah setinggi ini. Nah ini, kalau kita bicara mengenai mazhab. Mazhabnya itu mazhab Keynes. Jadi bagaimana pemerintah dalam hal ini, berusaha untuk men-jumpstart ekonomi. Kenapa sih harus di-jumpstart? Jadi, jadi kita pas COVID itu 2020, industri kita itu sebenarnya dalam keadaan yang tertekan," ungkap Fithra Faisal Hastiadi, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah.

Fithra menambahkan bahwa peningkatan pengeluaran negara telah memberikan efek berganda terhadap penguatan konsumsi rumah tangga. Peningkatan investasi dari 2,12 persen pada tahun sebelumnya menjadi 5,96 persen menjadi bukti dampak positif dari intervensi fiskal tersebut.

Walaupun kontribusi belanja negara terhadap PDB hanya sebesar 6,72 persen, langkah ini dinilai efektif sebagai pendorong sementara. Fokus jangka panjang pemerintah adalah memperkuat industrialisasi guna menekan ketergantungan pada barang impor.

"Kalau importnya turun, artinya kita bisa produksi lebih banyak, sehingga kebutuhan-kebutuhan import masyarakat itu bisa dipenuhi dari dalam negeri, sehingga nggak perlu import. Ini juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini yang disebut sebagai economic multiplier effect. Jadi, ini adalah penjelasan 5,61% pemerintah spending, karena pemerintah sadar bahwa masyarakat ini masih perlu dorongan, tapi ke depannya tentunya, ini bukan hanya pemerintah ya," ungkap Fithra Faisal Hastiadi, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah.

Hingga saat ini, pemerintah terus berupaya menjaga defisit fiskal tetap di bawah 3 persen terhadap PDB melalui efisiensi program prioritas. Konsistensi penerapan regulasi seperti UU Cipta Kerja tetap menjadi agenda utama untuk mempertahankan kepercayaan investor global.