Gibran Soroti Trade Misinvoicing, Negara Rugi Triliunan Rupiah

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti maraknya praktik trade misinvoicing atau manipulasi harga faktur perdagangan yang masih terjadi pada sektor ekspor dan impor di Indonesia, Minggu (12/4/2026). Ia menyebut praktik ini berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi negara, dengan modal dan kekayaan bangsa yang bisa lari ke luar negeri.

Menurut keterangan Gibran dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Wakil Presiden, ada empat sektor komoditas yang paling rentan terhadap manipulasi harga. Sektor-sektor tersebut meliputi perdagangan limbah, logam berlapis, logam mulia (termasuk emas), serta ponsel pintar atau smartphone.

Data yang dipaparkannya menunjukkan bahwa sejak tahun 2014 hingga 2023, nilai under invoicing ekspor diperkirakan mencapai US$401 miliar, dengan rata-rata US$40 miliar per tahun. Sementara itu, nilai over invoicing ekspor tercatat US$252 miliar, atau sekitar US$25 miliar per tahun, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Gibran menegaskan, "Kasus trade misinvoicing jelas merupakan bentuk pelanggaran hukum dan negara mengalami kerugian cukup besar akibat kecurangan ini."

Ia menjelaskan beberapa kerugian utama akibat praktik gelap ini. Pertama, negara kehilangan penerimaan pajak dan bea cukai dalam skala besar. Setiap rupiah nilai ekspor atau impor yang dikecilkan secara curang berarti ada penerimaan negara yang tidak tertagih.

Kerugian kedua adalah larinya modal ke luar negeri dan berkurangnya devisa negara. Hal ini terjadi karena selisih pembayaran ekspor impor yang tidak dilaporkan seringkali ditinggalkan di luar negeri.

"Akibatnya devisa hasil ekspor yang masuk ke Indonesia lebih kecil dari seharusnya," kata Gibran.

Ketiga, ada potensi masuknya dana gelap ke dalam negeri. Gibran menyebut bahwa misinvoicing tidak hanya mengenai uang yang hilang keluar, tetapi sebagian skenario justru memasukkan uang ilegal ke Indonesia, yang umumnya dipakai untuk pencucian uang.

Kerugian keempat adalah menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak adil. Pelaku usaha yang jujur membayar pajak sesuai aturan akan kalah bersaing dari oknum yang bisa menjual barang lebih murah karena kecurangan dalam pelaporan faktur.

"Pada akhirnya mendorong semua pihak untuk ikut-ikutan curang demi bertahan," ujarnya.

Gibran juga menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menegaskan pentingnya mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara. Langkah ini harus diambil meskipun mungkin tidak selalu populer bagi sebagian pihak.

"Bagi beliau menjaga kekayaan nasional agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat hari ini, dan generasi mendatang adalah tanggung jawab moral dan konstitusional," pungkas Gibran.