Gubernur: 77.500 pekerja PBD terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Sorong (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Elisa Kambu mengatakan sebanyak 77.500 pekerja di wilayah provinsi itu mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan yang ditandai dengan penghargaan Paritrana Award 2025.

“Komitmen ini kami wujudkan melalui Pergub Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Papua Barat Daya, yang hingga saat ini berhasil melindungi 77.500 pekerja dari risiko selama bekerja,” kata Elisa Kambu melalui keterangan yang diterima di Sorong, Senin.

Baca juga: PBD akomodasi 2 ribu tokoh agama dalam program BPJS Ketenagakerjaan

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendapatkan penghargaan Paritrana Award 2025 kategori pemerintah provinsi terbaik yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar pada penganugerahan yang berlangsung di Plaza BP Jamsostek, Jumat (8/5/2026).

Elisa mengatakan capaian tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja formal maupun informal di Papua Barat Daya.

Menurut dia, keberadaan regulasi daerah melalui Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2023 menjadi landasan penting dalam meningkatkan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah otonomi baru tersebut.

"Penghargaan yang diterima menjadi motivasi bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk terus memperluas cakupan perlindungan tenaga kerja di seluruh wilayah," ujarnya.

Elisa mengajak seluruh pemberi kerja, pengusaha, hingga pekerja mandiri agar aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan serta memastikan pembayaran iuran dilakukan secara tertib.

“Program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini adalah wujud hadirnya negara dalam setiap langkah kita dalam beraktivitas dan bekerja,” ujarnya.

Menurut dia, Paritrana Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang dinilai berhasil mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.