Heritage Commission Sanksi 11 Orang Terkait Perdagangan Artefak Ilegal

Heritage Commission Arab Saudi menjatuhkan hukuman tegas terhadap 11 individu yang terbukti melakukan transaksi jual beli artefak secara ilegal. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi nasional dalam memproteksi kekayaan warisan budaya kerajaan.

Dilansir dari Cahaya, para pelanggar kedapatan memamerkan serta memasarkan benda-benda purbakala melalui berbagai platform digital. Aktivitas tersebut dilakukan tanpa melalui proses registrasi, dokumentasi, maupun kepemilikan lisensi yang sah dari otoritas terkait.

Perbuatan tersebut secara langsung melanggar regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Barang Antik, Museum, dan Warisan Perkotaan yang berlaku di Arab Saudi. Otoritas menekankan bahwa setiap aktivitas yang melibatkan benda bersejarah wajib mengikuti prosedur hukum.

Pihak komisi menjelaskan bahwa nilai denda yang diberikan kepada para pelanggar bersifat variatif. Penentuan angka tersebut didasarkan pada klasifikasi serta tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing individu.

Dalam beberapa temuan kasus, besaran sanksi finansial yang dijatuhkan mencapai angka 15.000 riyal Saudi. Nilai tersebut setara dengan kurang lebih Rp 60 juta jika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah.

Otoritas juga menegaskan komitmennya untuk memperketat monitoring terhadap segala bentuk kegiatan ilegal di seluruh situs arkeologi. Pengawasan ini mencakup koleksi warisan budaya yang tersebar di berbagai wilayah Kerajaan Arab Saudi.

Partisipasi Publik dan Pelaporan

Tindakan hukum dipastikan akan terus menyasar siapapun yang melanggar aturan perlindungan sejarah. Langkah preventif dan represif ini menjadi bukti keseriusan negara dalam meminimalisir kerugian akibat praktik perdagangan barang antik yang tidak sah.

Selain penegakan hukum, masyarakat juga didorong untuk mengambil peran aktif dalam menjaga aset sejarah bangsa. Warga diminta segera memberikan laporan jika menemukan indikasi atau dugaan pelanggaran di lingkungan sekitar atau ranah digital.

Proses pelaporan dapat dilakukan melalui kanal resmi media sosial milik komisi atau mendatangi kantor cabang terdekat. Selain itu, laporan juga bisa disampaikan lewat platform digital khusus arkeologi maupun pusat operasi keamanan terpadu di nomor darurat 911.