HKI Minta Pemerintah Bentuk Tim Pengawalan Investasi Hasil Diplomasi

Himpunan Kawasan Industri (HKI) mengusulkan pembentukan Tim Pengawalan dan Percepatan Investasi kepada pemerintah pada Selasa (14/4/2026) guna menindaklanjuti komitmen modal asing hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi berbagai hambatan teknis dan birokrasi yang masih ditemui para calon investor di lapangan.

Kunjungan diplomasi Presiden ke berbagai negara seperti Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Jepang, hingga Republik Korea dinilai berhasil menggalang minat investasi besar. Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, HKI memberikan apresiasi tinggi atas upaya jemput bola yang dilakukan kepala negara dalam menarik modal internasional tersebut.

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma'ruf Maulana, mengungkapkan bahwa pelaku usaha masih menemukan sejumlah kendala yang berpotensi membuat investor ragu melakukan peletakan batu pertama. Permasalahan utama meliputi birokrasi yang berbelit, ketidakselarasan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kendala teknis lainnya.

"Tim Pengawalan dan Percepatan Investasi ini harus berfungsi sebagai unit reaksi cepat yang mampu membedah sumbatan investasi secara end-to-end," kata Akhmad Ma'ruf Maulana, Ketua Umum HKI. Ia menekankan bahwa investor dari negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan sangat menjunjung tinggi kepastian hukum.

HKI memproyeksikan Indonesia memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi pusat produksi rantai pasok global di masa depan. Namun, Ma'ruf memperingatkan bahwa tanpa pembersihan sumbatan regulasi, komitmen investasi tersebut berisiko hanya menjadi seremonial penandatanganan tanpa dampak ekonomi nyata.

Keberadaan tim khusus ini diharapkan dapat menjamin setiap dolar investasi yang dijanjikan benar-benar mengalir ke kawasan industri. HKI juga mengimbau semua pihak untuk mengesampingkan kepentingan politik agar tercipta iklim investasi yang aman dan nyaman bagi pelaku usaha global.