IMF Minta Pemerintah Dunia Batasi Subsidi Energi dan Pangan

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memperingatkan pemerintah di berbagai negara pada Rabu (20/5/2026) agar tidak berlebihan dalam memberikan subsidi energi dan pangan.

Lembaga tersebut menilai kebijakan menahan harga domestik di tengah lonjakan harga global dapat memperburuk inflasi, meningkatkan beban fiskal, serta mengganggu keberlanjutan usaha kecil dan rumah tangga.

Kenaikan harga internasional sebaiknya tetap diteruskan ke pasar domestik agar pola konsumsi masyarakat dapat menyesuaikan diri secara mandiri.

"Biarkan harga energi domestik mencerminkan biaya internasional," tulis IMF dalam laporan terbarunya.

Pemerintah diimbau untuk mengalihkan subsidi umum yang dinilai tidak tepat sasaran menjadi perlindungan spesifik bagi kelompok masyarakat miskin.

"Lindungi rumah tangga rentan dengan dukungan sementara yang tepat sasaran," ungkap IMF.

Skema bantuan tunai langsung dianggap lebih efektif dibandingkan subsidi menyeluruh yang selama ini justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Selain masalah pengelolaan anggaran, kebijakan kontrol atau pembatasan harga secara sepihak juga berisiko mengurangi pasokan barang dan memicu kelangkaan di pasar.

"Subsidi umum dan pembatasan harga hanya diterapkan untuk guncangan yang benar-benar luar biasa," ungkap IMF.

Intervensi harga yang terlalu ketat dinilai mengancam stabilitas pasokan jangka panjang serta menurunkan minat investasi pada sektor energi alternatif.

Untuk sektor dunia usaha, alokasi bantuan sebaiknya diarahkan pada penyediaan likuiditas bagi operasional usaha kecil dan menengah yang terdampak kenaikan biaya produksi.

"Dukung usaha kecil yang layak dengan likuiditas, bukan pengendalian harga," tulis IMF.

Langkah penanganan yang terukur menjadi sangat krusial mengingat tekanan ekonomi global diprediksi terus meningkat.

Juru bicara IMF Julie Kozack menjelaskan bahwa harga minyak yang menembus 100 dollar AS per barrel akibat ketegangan geopolitik berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi global hingga ke angka 2,5 persen pada tahun ini.

Laporan Food Security Update dari Bank Dunia turut memproyeksikan adanya kenaikan harga pangan yang lebih tajam dalam beberapa bulan mendatang akibat gangguan jalur perdagangan dunia.

Kondisi ini memicu kekhawatiran besar, terutama bagi negara berkembang yang memiliki ketergantungan tinggi pada impor komoditas dan ruang anggaran yang sangat terbatas.

"Saat ini banyak negara lebih mencari panduan kebijakan daripada bantuan keuangan langsung," kata Kozack dikutip dari Reuters.

IMF memproyeksikan terdapat hingga 12 negara yang berpotensi membutuhkan dukungan pembiayaan darurat dengan total nilai mencapai 20 miliar dollar AS hingga 50 miliar dollar AS akibat guncangan harga saat ini.