IMF Siapkan Pinjaman Rp859 Triliun Akibat Krisis Energi Global

Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi sedikitnya 12 negara akan mengajukan pinjaman baru untuk mengatasi lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah. Dilansir dari Detik Finance pada Jumat (17/4/2026), tekanan krisis ini diperkirakan memicu kebutuhan pendanaan mencapai US$50 miliar.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menjelaskan bahwa dampak perang yang sedang berlangsung telah memperdalam tekanan ekonomi dunia. Nilai bantuan tersebut setara dengan Rp343 triliun hingga Rp859 triliun berdasarkan asumsi kurs Rp17.181 per dolar AS.

"Gangguan akibat perang dapat memicu permintaan dukungan keuangan baru sebesar US$ 20 miliar hingga US$ 50 miliar yang dapat mencakup pinjaman baru maupun tambahan dari program yang sudah berjalan," ujar Georgieva.

Georgieva mencatat sejumlah negara di wilayah Afrika sub-Sahara telah mulai mengajukan permohonan bantuan. Meski demikian, IMF belum merinci daftar negara tersebut dan menyatakan belum membahas tambahan pinjaman senilai US$8 miliar untuk Mesir meski negara itu ikut terdampak.

Analisis mengenai kebutuhan pendanaan ini juga dipertegas oleh Kepala Strategi IMF, Christian Mummsen. Ia menekankan bahwa angka yang muncul saat ini masih berupa estimasi awal yang terus dipantau melalui komunikasi dengan negara anggota.

"Ini masih bersifat sementara. Kami masih melakukan evaluasi," tutur Mummsen.

Pihak IMF memberikan peringatan serius mengenai potensi penutupan Selat Hormuz yang dapat memperparah jalur distribusi energi di masa depan. Gangguan ini diprediksi tetap memberikan dampak ekonomi yang signifikan meskipun konflik fisik berakhir dalam waktu dekat.

"Kita perlu bersiap bahwa dampak gangguan pasokan dalam beberapa minggu mendatang akan lebih dalam," imbuh Mummsen.

Lembaga keuangan global tersebut kini memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 menjadi 3,1 persen, turun dari perkiraan sebelumnya. Jika ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berlanjut, pertumbuhan ekonomi global terancam merosot ke angka 2,5 persen dengan harga minyak mencapai US$100 per barel.

"Dalam skenario terburuknya, konflik yang lebih dalam dan lama bisa membuat pertumbuhan ekonomi global turun menjadi 2% hingga ke ambang resesi global," tutur Mummsen.

Berseberangan dengan kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia menegaskan tidak memerlukan bantuan dana dari IMF. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan ketahanan ekonomi nasional masih terjaga dengan dukungan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun dalam APBN.

"Mereka menyediakan dana bantuan untuk negara-negara yang membutuhkan. Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp 420 triliun yang saya bilang sebelumnya," ucap Purbaya.

Purbaya mengeklaim pihak IMF terkejut dengan stabilitas ekonomi Indonesia di tengah guncangan harga minyak dunia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan ekonomi nasional disebut telah disesuaikan sejak akhir tahun lalu untuk mengantisipasi ketidakpastian global.

"Mereka agak bingung sebetulnya tadinya kenapa kita bisa bertahan di tengah keadaan global seperti ini. Saya jelaskan bahwa kita sudah mengubah kebijakan sejak akhir tahun lalu dan dampaknya sudah jelas. Jadi ekonomi kita sedang mengalami percepatan ketika ada shock dari ketidakpastian global dari harga minyak yang tinggi," tutur Purbaya.