Iran Ancam Serang Militer AS di Selat Hormuz

Militer Iran melontarkan ancaman serangan terhadap pasukan Amerika Serikat (AS) yang berniat memasuki wilayah Selat Hormuz pada Senin (4/5), menyusul rencana Washington mengawal kapal-kapal tanker melewati jalur perairan vital yang tengah diblokade tersebut.

Ketegangan ini meningkat setelah Teheran memblokade hampir seluruh pengiriman dari Teluk selama lebih dari dua bulan yang memicu lonjakan harga minyak dunia, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Eskalasi terjadi usai adanya laporan penembakan serta penyitaan sejumlah kapal yang mencoba melintasi selat, sementara AS membalas dengan memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran bulan lalu.

Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan segera memulai operasi bantuan untuk membebaskan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz akibat konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran. Keputusan ini diambil setelah sebuah kapal tanker dilaporkan terkena proyektil misterius di jalur perdagangan energi tersebut.

"Kami telah memberi tahu negara-negara ini bahwa kami akan memandu kapal-kapal mereka dengan aman keluar dari jalur air yang dibatasi ini, sehingga mereka dapat dengan bebas dan mampu melanjutkan bisnis mereka," kata Trump, Presiden Amerika Serikat.

Meskipun rencana detail mengenai mekanisme operasi tersebut masih terbatas, Trump menegaskan bantuan diprioritaskan bagi awak kapal yang kekurangan pasokan makanan. Komando Pusat AS (CENTCOM) mengonfirmasi akan mengerahkan 15.000 personel militer, 100 pesawat, serta sejumlah kapal perang dan drone untuk mendukung misi pengawalan ini.

"Dukungan kami untuk misi pertahanan ini sangat penting bagi keamanan regional dan ekonomi global karena kami juga mempertahankan blokade angkatan naval," kata Brad Cooper, Laksamana dan Komandan CENTCOM.

Menanggapi pergerakan militer Washington, Mayor Jenderal Ali Abdollahi dari komando pusat militer Iran menegaskan bahwa setiap kehadiran pasukan asing di Selat Hormuz akan dianggap sebagai ancaman langsung. Iran mengklaim sepenuhnya kendali atas keamanan di jalur perairan internasional tersebut.

"Kami memperingatkan bahwa setiap pasukan bersenjata asing -- terutama militer AS yang agresif -- jika mereka bermaksud mendekati atau memasuki Selat Hormuz, akan menjadi sasaran dan diserang," kata Ali Abdollahi, Mayor Jenderal Komando Pusat Militer Iran.

Abdollahi juga menekankan bahwa koordinasi dengan angkatan bersenjata Republik Islam Iran adalah syarat mutlak bagi setiap kapal yang menginginkan jalur aman. Penegasan ini disampaikan melalui siaran pemerintah IRIB di tengah upaya Iran mengajukan proposal revisi 14 poin untuk mengakhiri blokade.

"Kami telah berulang kali menyatakan bahwa keamanan Selat Hormuz berada di bawah kendali angkatan bersenjata Republik Islam Iran, dan dalam keadaan apa pun, setiap jalur aman harus dikoordinasikan dengan pasukan tersebut," tegas Ali Abdollahi, Mayor Jenderal Komando Pusat Militer Iran.

Di sisi lain, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan kekhawatirannya atas potensi benturan militer di kawasan tersebut dan mendesak adanya solusi diplomatik yang melibatkan kedua belah pihak secara bersamaan. Prancis menyatakan tidak akan bergabung dalam misi militer yang kerangka kerjanya dinilai belum jelas.

"Yang paling kami inginkan adalah pembukaan kembali secara terkoordinasi oleh Amerika Serikat dan Iran -- itulah satu-satunya solusi untuk membuka kembali Selat Hormuz," kata Emmanuel Macron, Presiden Prancis.

Macron menegaskan bahwa koordinasi internasional adalah kunci utama untuk menjamin stabilitas pasokan energi dunia tanpa harus memicu perang terbuka. Namun, ia memastikan posisi Prancis tetap berada di luar operasi militer yang sedang dipersiapkan oleh pihak Amerika Serikat.

"Kami tidak akan ikut serta dalam operasi militer apa pun dalam kerangka kerja yang menurut saya tidak jelas," ucap Emmanuel Macron, Presiden Prancis.

Teheran saat ini memberikan tenggat waktu satu bulan bagi Washington untuk menegosiasikan pembukaan kembali Selat Hormuz dan pengakhiran blokade laut AS secara permanen. Proposal tersebut mencakup tuntutan gencatan senjata di front Lebanon dan Iran guna mengakhiri peperangan yang sedang berkecamuk.