Iran Tolak Dikte Amerika Serikat Terkait Blokade Selat Hormuz

Pemerintah Iran menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki otoritas untuk mengatur kebijakan negara-negara merdeka di tengah pertimbangan Washington terhadap proposal baru Teheran terkait pembukaan blokade Selat Hormuz pada Selasa (28/4/2026).

Penutupan jalur vital pengiriman energi global tersebut dilakukan Iran sejak awal konflik dengan Amerika Serikat dan Israel, yang berdampak signifikan pada stabilitas pasar minyak dunia, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Reza Talaei-Nik, menekankan perubahan posisi tawar Washington dalam konjungtur politik saat ini melalui siaran televisi pemerintah Iran.

"Amerika Serikat tidak lagi berhak mendikte kebijakannya kepada negara-negara merdeka," kata Reza Talaei-Nik, Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran.

Talaei-Nik menuntut agar pihak Washington menghentikan tekanan-tekanan yang dianggap tidak berdasar terhadap kedaulatan negaranya.

"menerima bahwa mereka harus meninggalkan tuntutan-tuntutan ilegal dan irasionalnya" tambah Reza Talaei-Nik, Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran.

Sementara gencatan senjata telah menghentikan kontak senjata fisik, dialog untuk penyelesaian konflik permanen masih menemui jalan buntu meskipun terdapat proposal pembukaan kembali selat strategis tersebut.

Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menyampaikan dalam sesi Dewan Keamanan PBB bahwa jaminan keamanan diperlukan untuk mencegah serangan balasan di masa depan.

"Stabilitas dan keamanan yang langgeng di Teluk Persia dan kawasan yang lebih luas hanya dapat dicapai melalui penghentian agresi yang berkelanjutan dan permanen terhadap Iran yang dilengkapi dengan jaminan yang kredibel untuk tidak terulangnya serangan dan penghormatan penuh terhadap hak dan kepentingan kedaulatan Iran yang sah," tegas Amir Saeid Iravani, Duta Besar Iran untuk PBB.

Iravani turut memberikan kritik tajam terhadap standar ganda komunitas internasional yang hanya berfokus pada tindakan Iran tanpa melihat blokade laut yang diterapkan Amerika Serikat.

"Amerika Serikat bertindak seperti bajak laut dan teroris, menargetkan kapal-kapal komersial melalui paksaan dan intimidasi, meneror awak kapal, secara ilegal menyita kapal, dan menyandera anggota awak kapal," cetus Amir Saeid Iravani, Duta Besar Iran untuk PBB.

Pertemuan yang digagas oleh Bahrain di markas besar PBB tersebut sebelumnya diwarnai kecaman dari puluhan negara terhadap aksi Iran mengambil kendali penuh atas Selat Hormuz.