Iran Tolak Proposal Damai Amerika Serikat Terkait Perang Kawasan

Pemerintah Iran secara resmi menolak proposal perdamaian yang diajukan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang karena dinilai mengandung tuntutan berlebihan dari Presiden Donald Trump pada Minggu (10/05). Dilansir dari Detikcom, penolakan ini disampaikan di tengah peningkatan kontrol keamanan Iran di Selat Hormuz.

Media pemerintah Iran, Press TV, melaporkan bahwa tawaran dari Washington tersebut dipandang sebagai langkah untuk memaksakan kehendak politik terhadap kedaulatan Teheran. Pihak Iran menegaskan bahwa menerima poin-poin dalam proposal tersebut merupakan bentuk ketundukan pada tekanan sepihak.

"upaya untuk memaksa menyerah." tulis Press TV dalam laporannya.

Narasi media pemerintah tersebut juga menekankan bahwa langkah AS tersebut tidak dapat diterima oleh otoritas Iran. Menurut laporan tersebut, persetujuan atas dokumen tersebut dianggap sebagai bentuk penyerahan diri.

"tuntutan berlebihan" tulis Press TV menggambarkan isi proposal Donald Trump.

Menanggapi situasi ini, Iran telah mengajukan draf tandingan yang mencakup tuntutan penghentian perang di seluruh front, pembayaran reparasi oleh AS, serta pencabutan sanksi ekonomi. Namun, Presiden Donald Trump dilaporkan telah menolak draf dari pihak Teheran tersebut secara tegas.

"benar-benar tidak bisa diterima." kata Donald Trump, Presiden AS.

Di sisi lain, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani memberikan peringatan keras mengenai pemanfaatan jalur maritim strategis sebagai instrumen konflik. Dalam pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi, Qatar menekankan pentingnya stabilitas di Teluk.

"pressure tool" kata Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, Perdana Menteri Qatar.

Pihak Doha menilai penggunaan Selat Hormuz untuk menekan lawan politik hanya akan memperburuk situasi keamanan di kawasan. Al-Thani meminta agar semua pihak yang terlibat bersedia merespons upaya mediasi guna menghentikan eskalasi militer yang sedang berlangsung.

Sementara itu, Juru Bicara Militer Iran Mohammad Akraminia menyatakan bahwa pihaknya telah mengaktifkan sistem keamanan baru bagi kapal-kapal yang melintasi jalur tersebut. Akraminia menegaskan bahwa kapal dari negara pendukung sanksi AS akan menghadapi kendala navigasi jika tidak berkoordinasi.

"sistem hukum dan keamanan baru" ujar Mohammad Akraminia, Juru Bicara Militer Iran.

Penerapan aturan baru ini diklaim bertujuan untuk memberikan proteksi terhadap kepentingan nasional Iran di sektor ekonomi dan politik. Akraminia menyatakan bahwa otoritas militer mulai menjalankan prosedur pemeriksaan yang lebih ketat terhadap lalu lintas hidrokarbon global.

"sudah mulai berlaku" kata Mohammad Akraminia.

Aturan militer tersebut diprediksi akan memperkuat posisi tawar Teheran dalam menghadapi tekanan internasional. Akraminia menambahkan bahwa mekanisme kontrol ini akan membawa dampak signifikan bagi stabilitas kawasan sesuai pandangan pemerintah Iran.

"keuntungan ekonomi, keamanan, dan politik" ujar Mohammad Akraminia.

Di tengah konflik bersenjata ini, perusahaan minyak Arab Saudi Aramco mencatatkan lonjakan laba bersih kuartal pertama 2026 sebesar 25,5 persen menjadi 120,13 miliar riyal Saudi. Peningkatan pendapatan ini dipicu oleh kenaikan harga energi dunia akibat terganggunya pasokan melalui Selat Hormuz.