Israel dan Lebanon Sepakati Perpanjangan Gencatan Senjata Tiga Minggu

Israel dan Lebanon secara resmi menyepakati perpanjangan masa gencatan senjata selama tiga pekan mulai Jumat (24/4/2026) guna meredakan ketegangan militer di perbatasan. Keputusan ini diambil di bawah mediasi Amerika Serikat meskipun dibayangi potensi kerentanan stabilitas keamanan di kawasan tersebut.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengonfirmasi kesepakatan tersebut melalui saluran media sosial resminya. Sebagaimana dilansir dari Detikcom, kesepakatan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi proses perdamaian yang lebih permanen antara kedua belah pihak.

"Gencatan senjata antara Israel dan Lebanon akan diperpanjang selama tiga minggu," kata Trump dalam sebuah unggahan di media sosial dilansir kantor berita AFP, Jumat (24/4).

Melalui kutipan dari Aljazeera, Trump mengindikasikan adanya rencana pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan kepemimpinan dari Israel maupun Lebanon. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah lanjutan untuk mencapai stabilitas di wilayah Timur Tengah.

"Saya menantikan untuk menjamu Perdana Menteri Israel, Netanyahu, dan Presiden Lebanon, Joseph Aoun, dalam waktu dekat," imbuhnya.

Meskipun komitmen gencatan senjata telah dinyatakan, situasi di lapangan dilaporkan masih bergejolak akibat aksi militer. Berdasarkan laporan The Guardian pada Kamis (23/4), militer Israel sempat meluncurkan serangan udara pada Rabu (22/4) yang mengakibatkan lima orang tewas di Lebanon.

Menanggapi situasi tersebut, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, memberikan catatan terkait faktor-faktor yang dapat merusak kesepakatan ini. Keterlibatan militer Amerika Serikat dalam upaya penumpasan Hizbullah diprediksi akan menjadi titik krusial.

"Menurut saya gencatan senjata Lebanon dan Israel bisa rapuh bila Israel dan AS mulai menyerang Hizbullah," tutur Hikmahanto kepada wartawan, Sabtu (25/4/2026).

Hikmahanto menjelaskan bahwa keberlangsungan posisi Hizbullah sangat dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan dukungan dari Iran. Menurutnya, penggunaan pasukan darat akan menjadi penentu efektivitas operasi militer di Lebanon.

"Ini bergantung apakah AS akan menurunkan pasukan darat atau tidak, lalu ini juga bergantung apakah Iran akan membantu Hizbullah atau tidak?" kata Hikmahanto.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa tanpa dukungan dari Teheran, posisi Hizbullah akan sangat terdesak oleh kekuatan militer Amerika Serikat. Penilaian ini didasarkan pada kalkulasi kekuatan tempur di medan laga.

"Kalau AS menurunkan pasukan daratnya dan Iran tidak memback up Hizbulloh maka AS bisa menumpas Hizbullah," lanjutnya.

Namun, Hikmahanto juga memperingatkan risiko kegagalan operasi jika Amerika Serikat hanya mengandalkan serangan udara tanpa bantuan pasukan darat. Ia menyoroti potensi timbulnya korban jiwa dari kalangan warga sipil akibat serangan yang tidak presisi.

"Demikian pula kalau AS tidak menurunkan pasukan daratnya maka tidak akan efektif. Soalnya kalau serangan udara presisinya tidak bisa dijamin dan justru bisa mengenai rakyat Lebanon," sambungnya.