Jaksa Agung Larang Pejabat Pelanggar Disiplin Dapat Promosi

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin secara resmi melantik 30 pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan eselon II Kejaksaan Agung pada Rabu (29/4/2026) di Jakarta. Kebijakan ini mencakup penempatan 14 Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi.

Penegasan mengenai integritas menjadi poin utama dalam proses promosi jabatan kali ini. Burhanuddin menyatakan bahwa tidak ada kesempatan bagi pegawai yang memiliki rekam jejak pelanggaran disiplin untuk menduduki posisi strategis di Korps Adhyaksa.

"Tidak akan memberikan toleransi sedikit pun berupa promosi jabatan struktural bagi para penyintas hukuman disiplin tersebut. Para pemimpin baru diwajibkan melakukan pengawasan melekat secara ketat dan konsisten, dengan prinsip bahwa tanggung jawab atas tindakan setiap anggota sepenuhnya berada di tangan pimpinan satuan kerja masing-masing," ucap Burhanuddin.

Jaksa Agung mengungkapkan rasa prihatin terkait masih ditemukannya pelanggaran disiplin oleh pegawai aktif hingga periode April 2026. Menurutnya, tindakan tersebut secara langsung merusak kehormatan institusi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Pimpinan satuan kerja kini dibebani tanggung jawab lebih besar untuk memantau perilaku bawahannya secara langsung. Burhanuddin menegaskan bahwa segala bentuk pelanggaran anggota merupakan cerminan dari kegagalan pengawasan atasan.

“Para pemimpin baru diwajibkan melakukan pengawasan melekat secara ketat dan konsisten, dengan prinsip bahwa tanggungjawab atas tindakan setiap anggota sepenuhnya berada di tangan pimpinan satuan kerja masing-masing,” kata Burhanuddin.

Selain aspek integritas, seluruh jajaran diinstruksikan untuk segera beradaptasi dengan teknologi digital, termasuk penggunaan kecerdasan buatan dalam bekerja. Burhanuddin meminta para pejabat meninggalkan metode konvensional demi efisiensi dan penguasaan narasi publik di media sosial.

Para Kepala Kejaksaan Tinggi dituntut memiliki kecakapan manajerial yang mumpuni guna merespons dinamika di lapangan secara akurat. Langkah inovatif yang berlandaskan hukum tetap menjadi syarat utama dalam menjalankan tugas di daerah.

“Berikan yang terbaik, bukan karena tuntutan jabatan, tetapi sebagai wujudu integritas dan kehormatan diri. Tunjukan kinerj yang tidak hanya memenuhi target, tetapi meninggalkan jejak pengabdian yang bermakna,” ungkap Burhanuddin.