Jawa Tengah Raih Peringkat Tiga Indeks Demokrasi Indonesia 2025

Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah pada 2025 melonjak hingga mencapai angka 86,72 atau mengalami kenaikan sebesar 0,88 poin dari tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Detikcom, pencapaian tersebut secara resmi membawa Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi peringkat ketiga di tingkat nasional.

Kenaikan angka performa capaian ini diumumkan secara terbuka dalam pelaksanaan agenda Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025. Pertemuan dalam rangka Penguatan Demokrasi dan Peningkatan Strategi Pembangunan Nasional itu digelar di Horison Ultima Sentraland, Simpang Lima, Semarang, pada Kamis (21/5/2026).

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin secara langsung memberikan apresiasi tinggi terhadap pencapaian wilayahnya yang berhasil menaikkan posisi peringkat dalam penilaian berkala tahun ini.

"Alhamdulillah Jawa Tengah naik satu tingkat. Tahun lalu peringkat empat, sekarang menjadi peringkat tiga," kata Taj Yasin, dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Ia menerangkan bahwa perbaikan posisi ini bukan merupakan hasil kerja dari jajaran birokrasi pemerintahan semata. Menurutnya, hasil ini merupakan buah nyata dari keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam menjaga iklim kebebasan berpendapat.

"Ini tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendiri, karena indikator demokrasi itu luas, mulai politik, ekonomi, hingga kebebasan masyarakat untuk berbicara," katanya.

Faktor utama yang ikut mendongkrak capaian berkas penilai ini adalah pembukaan saluran pelayanan publik secara transparan. Keberadaan ruang pengaduan masyarakat dinilai semakin mudah diakses oleh warga, baik pada level pemerintahan provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota.

Taj Yasin memandang segala bentuk kritik, masukan, beserta laporan berkala dari warga merupakan instrumen krusial bagi peningkatan kualitas tata kelola publik. Jajaran pemerintah daerah membutuhkan partisipasi aktif dari warga demi memetakan persoalan riil di lapangan.

"Masukan dari masyarakat itu membantu kami. Informasi tentang berbagai kejadian di Jawa Tengah juga membantu pemerintah mengambil langkah yang tepat. Demokrasi tidak bisa dibangun sendirian," ujarnya.

Meskipun mencatatkan hasil positif, Taj Yasin membeberkan adanya tantangan besar yang belum tuntas, khususnya pada pengembangan sektor perekonomian daerah. Pihak swasta dan dunia usaha didorong untuk ikut andil melahirkan pola pembangunan ekonomi inklusif.

"Ketika bicara demokrasi, ekonomi juga menjadi ukuran. Kami perlu melihat sejauh mana perusahaan berdampak terhadap masyarakat sekitar. Ini harus kita tata bersama agar indeks demokrasi Jawa Tengah tahun depan bisa meningkat lagi," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus turut memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Provinsi Jawa Tengah. Ia menilai hasil tersebut merefleksikan adanya iklim kompetisi positif antar daerah di Indonesia.

"Jawa Tengah meloncat satu tingkat dari ranking empat menjadi ranking tiga. Artinya ada persaingan untuk berbuat lebih baik," ujarnya.

Kendati demikian, Lodewijk memberikan catatan peringatan bahwa rata-rata capaian IDI pada tingkat nasional justru mengalami tren penurunan. Skor IDI nasional tercatat turun sebesar 1,62 poin, dari angka 79,81 pada 2024 menjadi 78,19 pada 2025, yang berada di bawah target RPJMN sebesar 81,69 hingga 85,23.

"Memang penurunannya tidak ekstrem, tetapi ini menjadi cambuk bagi kita semua. Demokrasi harus terus dibenahi," katanya.

Lodewijk memaparkan visualisasi pergerakan dinamika IDI nasional dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir yang mengalami fluktuasi tajam. Penilaian sempat mengalami stagnasi pada periode 2009-2013, naik signifikan pada 2014-2019, merosot saat pandemi tahun 2020, kembali pulih pada 2021-2022, hingga berfluktuasi sampai tahun 2025.

Melalui pelaksanaan forum evaluasi ini, perbaikan kualitas iklim politik diharapkan bisa berjalan secara substantif dan tidak sekadar menjadi kegiatan formalitas tahunan.

"Kita tidak bisa memaksakan semua daerah sama persis karena ada kearifan lokal masing-masing. Tetapi IDI harus menjadi alat ukur sekaligus kompas perbaikan demokrasi," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry B Harmadi mengonfirmasi bahwa indikator kualitas demokrasi telah diintegrasikan sebagai alat ukur resmi keberhasilan pembangunan nasional. Parameter ini telah dimasukkan ke dalam dokumen RPJMN, RPJPN, hingga target RPJMD di tingkat daerah menuju tahun 2045.

"Demokrasi sekarang menjadi ukuran kinerja pembangunan nasional. Jadi bukan hanya soal politik, tetapi juga soal pembangunan manusia," katanya.

Sonny mengungkapkan hambatan utama dalam akselerasi kualitas demokrasi domestik berkaitan erat dengan aspek kapasitas serta mutu sumber daya manusia. Data internal BPS menunjukkan daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi berkorelasi lurus dengan kualitas indeks demokrasi yang baik, sementara wilayah dengan angka kemiskinan tinggi menunjukkan hasil sebaliknya.

"Kalau pendidikan masyarakat meningkat, kesehatan membaik, dan ekonomi masyarakat lebih sejahtera, maka kualitas demokrasi juga akan meningkat," ujarnya.

Roda demokrasi yang sehat membutuhkan kehadiran masyarakat yang memiliki pemikiran kritis, latar pendidikan baik, serta tingkat kesejahteraan yang mapan. Fondasi utama penguatan sistem ini bertumpu pada pembangunan manusia.

Sonny menutup penjelasannya dengan mengingatkan seluruh pihak untuk mencegah meluasnya praktik politik identitas yang berisiko memicu polarisasi horizontal di tengah masyarakat.

"Jangan sampai negara ini pecah karena pemanfaatan politik identitas. Demokrasi harus memperkuat persatuan," pungkasnya.