Jepang bantu ketahanan energi Asia Tenggara lewat dua pilar bantuan

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menyatakan bantuan hingga 10 miliar dolar AS (sekitar Rp173 triliun) bagi Asia Tenggara memiliki dua pilar untuk merespons lonjakan harga minyak akibat konflik Timur Tengah.

Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Jepang di Jakarta Myochin Mitsuru mengatakan inisiatif tersebut terdiri dari dua pilar utama.

"Pertama sebagai respons darurat," kata Myochin dalam diskusi di Jakarta, Kamis (23/4).

Ia menjelaskan pilar pertama difokuskan pada dukungan pasokan energi melalui bantuan finansial.

"Inilah yang ingin Jepang berikan kepada negara-negara Asia," katanya.

Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk kredit atau pembiayaan bagi perusahaan serta pemerintah di Asia Tenggara.

"Tak hanya secara bilateral, kami juga ingin memperkuat kerja sama dengan organisasi internasional terkait ini, untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya keuangan mereka juga. Ini adalah bagian dari pilar untuk respons tanggap darurat," ujarnya.

Pilar kedua berfokus pada penguatan struktur ekonomi jangka panjang.

"Kami menginginkan struktur ekonomi kita menjadi lebih tangguh dalam menghadapi krisis serupa di masa mendatang," kata Myochin.

Bantuan tersebut mencakup penguatan sistem pasokan energi, diversifikasi sumber energi, serta peningkatan efisiensi industri.

"Itu artinya membuat industri kita lebih hemat energi," katanya.

Inisiatif tersebut diumumkan Jepang pada 15 April melalui program Kemitraan untuk Ketahanan Energi dan Sumber Daya di Asia (Power Asia).

Program ini diharapkan dapat mendorong impor minyak mentah hingga 1,2 miliar barel per tahun, setara dengan kebutuhan impor ASEAN selama sekitar satu tahun.

Myochin mengatakan kerja sama dalam inisiatif tersebut tidak terbatas pada negara ASEAN.

"Oleh karena itu, keanggotaan tidak boleh dibatasi secara artifisial hanya pada negara-negara ASEAN, antara ASEAN dan Jepang, tetapi juga Australia, Korea, India, Bangladesh, dan Sri Lanka," katanya.

Terkait pelaksanaan bantuan, ia menyebut masih dalam tahap pembahasan.

"Ini sedang dalam pembahasan. Pada 15 April, para pemimpin menyetujui gagasan ini. Selanjutnya, para pemimpin mendelegasikan kepada para menteri untuk membahas secara menyeluruh tentang penyediaan dari setiap bantuan tersebut," katanya.

"Sebelum itu, setiap negara diharapkan untuk mengajukan permohonan mereka, dan kemudian kami akan menyediakannya," kata Myochin.

Baca juga: Kurangi LNG, Jepang tingkatkan produksi listrik dari batu bara
Baca juga: PM Jepang gunakan jalur komunikasi langsung ke Iran soal Selat Hormuz

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.