JK vs Termul, Pengamat Politik UIN: Publik Bingung, Biar Hukum Ungkap Semuanya

Pengamat politik sekaligus dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta, Adi Prayitno, menanggapi kemarahan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) terhadap kelompok relawan pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo, Termul.

Adi menilai, polemik yang menyeret nama JK dalam isu ijazah Jokowi semakin melebar dan membingungkan publik.

Ia meminta seluruh pihak sebaiknya menyerahkan persoalan tersebut ke proses hukum agar fakta yang sebenarnya bisa terungkap secara jelas.

“Publik juga bingung kenapa urusan ijazah melebar ke mana-mana? Ini tentu tak bisa dilepaskan dari banyak berita yang simpang siur, sumir, dan bahkan ada dugaan fitnah,” kata Adi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (19/4).

Ia menyebut, tudingan itu kemudian memicu respons dari JK yang merasa dirugikan dan memilih menempuh jalur hukum.

“Asal muasal Pak JK dikaitkan dengan ijazah karena ada tudingan yang mengarah fitnah ke JK yang dinilai ikut mendanai soal ijazah. JK merasa difitnah, merasa disudutkan, karena itulah JK lapor ke pihak berwajib. Biarkan hukum ungkap semuanya supaya terang benderang soal ini semua,” ujarnya.

Adi menegaskan, penyelesaian melalui proses hukum menjadi jalan paling tepat agar polemik ini tidak terus berkembang liar di ruang publik. Ia menilai semua pihak seharusnya fokus pada pembuktian, bukan memperkeruh suasana dengan pernyataan yang memperluas isu.

“Seharusnya urusan ijazah ini sejak awal fokus pada urusan hukum. Jadi pihak-pihak yang menuduh dan yang dituduh soal ijazah cukup fokus pembuktian di ranah hukum. Ini malah melebar ke mana-mana,” kata dia.

Adi juga menyoroti pernyataan JK yang menyinggung perannya dalam perjalanan politik Jokowi. Menurutnya, hal tersebut turut membuat isu semakin melebar dan sulit dipahami publik.

“Itulah yang kemudian merembet ke mana-mana, publik jadi tak paham juga,” ucapnya.

Adi menjelaskan, saat ini setidaknya ada dua hal yang berjalan bersamaan dalam polemik tersebut.

Pertama, proses hukum terkait dugaan kasus ijazah yang masih berlangsung dan melibatkan sejumlah pihak berstatus tersangka. Kedua, langkah hukum JK yang melaporkan pihak-pihak yang dianggap telah memfitnah dirinya.

“Jadinya dua hal. Soal ijazah terus berlanjut karena beberapa orang yang berstatus tersangka masih terus berproses hukum. Kedua, JK melaporkan orang yang dinilai telah memfitnah dirinya ke pihak berwajib,” jelasnya.

Ia menilai kondisi ini membuat isu semakin melebar dan berpotensi mengalihkan fokus publik dari hal-hal yang lebih substansial.

“Inilah yang kemudian jadi melebar ke mana-mana,” tutur Adi.

Di tengah situasi tersebut, Adi mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan fokus pada pembangunan nasional, terutama dalam kondisi global yang tidak menentu.

“Mestinya semua anak bangsa fokus bersatu padu, bergandengan tangan membangun bangsa di tengah situasi global yang tak menentu,” tuturnya.

Sebelumnya, JK meluapkan kekesalannya terhadap pihak-pihak yang kerap mendiskreditkan hubungannya dengan Jokowi. Di tengah fitnah yang menyerangnya terkait polemik ijazah, JK mengingatkan kembali peran vitalnya dalam membawa Jokowi ke kancah politik nasional.

“Kasih tahu semua itu termul-termul itu. Jokowi jadi Presiden karena saya. Setuju? Setuju. Tanpa Gubernur mana bisa jadi Presiden,” tegas JK secara lugas saat menggelar media briefing di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4).