Kemensos Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Kepulauan Riau

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memprioritaskan percepatan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau guna meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan sosial. Langkah strategis ini dibahas dalam pertemuan dengan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (29/4/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pemerintah menyoroti besarnya biaya pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan sebagai kendala utama realisasi proyek tersebut. Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mendorong adanya penyesuaian desain agar gedung tetap fungsional di tengah keterbatasan anggaran.

"Saya terus terang ingin Kepulauan Riau ini segera dibangun gedung permanen Sekolah Rakyat. Tapi kita tahu ada tantangan yang cukup serius, terutama karena biayanya jauh lebih tinggi dibanding daerah lain," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2026).

Kementerian Sosial merencanakan skema kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan standar kualitas fisik bangunan tetap terjaga. Gus Ipul mengusulkan agar solusi teknis dicari bersama tanpa harus menambah beban anggaran negara secara signifikan.

"Bagaimana caranya dengan anggaran yang tetap, tapi tetap bisa dibangun. Mungkin desainnya disesuaikan, yang penting fungsional dulu. Ini yang kita cari solusinya bersama," tambahnya.

Hingga saat ini, program Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di tiga titik strategis, yakni Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Anambas. Pemprov Kepulauan Riau juga telah mengalokasikan lahan seluas 10 hektare di Pulau Dompak untuk mendukung pembangunan infrastruktur permanen tersebut.

Menteri Sosial turut memberikan apresiasi terhadap integrasi layanan sosial di Kepulauan Riau, termasuk penyediaan rumah singgah dan bantuan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat di pulau terpencil. Menurutnya, pendekatan komprehensif seperti yang dilakukan Pemprov Kepri merupakan langkah maju yang jarang ditemukan di daerah lain.

"Belum semua daerah berpikir komprehensif seperti ini, saya senang sekali," katanya.

Kementerian Sosial berkomitmen untuk terus memantau proses pembangunan serta mengatasi hambatan geografis yang ada di wilayah terluar. Pengawalan program ini bertujuan untuk memastikan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah kepulauan.

"Kita akan kawal. Tidak hanya di Tanjungpinang, tapi juga solusi untuk wilayah kepulauan lainnya," pungkasnya.