Ketika Ibu Hamil Harus Ditandu 9 Kilometer

Kabar tentang seorang ibu hamil di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang harus ditandu sejauh 9 kilometer—melewati jalan rusak hingga akhirnya bayinya meninggal dunia—seharusnya membuat kita semua malu sebagai bangsa.

Peristiwa ini bukan kejadian pertama. Dan mungkin, jika negara terus lambat hadir, bukan yang terakhir.

Pada 2021, seorang ibu hamil di Pandeglang, Banten, harus ditandu melewati jalan rusak menuju puskesmas. Dalam perjalanan, ia bahkan sempat terjatuh, dan dua bayi kembarnya meninggal dunia. Warga setempat mengaku kasus serupa sudah berulang kali terjadi karena akses jalan yang buruk dan kendaraan tidak bisa masuk ke wilayah mereka.

Tahun 2022, warga di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, kembali menandu seorang ibu hamil melewati jalan rusak menuju fasilitas kesehatan. Bayi yang dikandungnya juga tidak tertolong setelah mengalami pecah ketuban.

Pada 2023, seorang ibu hamil di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, bahkan dikabarkan meninggal setelah ditandu selama 17 jam akibat sulitnya akses menuju layanan kesehatan. Akademisi menyebut tragedi seperti ini menunjukkan belum meratanya fasilitas publik dan akses kesehatan di Indonesia.

Dan ironisnya, tragedi serupa kembali muncul tahun ini. Di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, seorang ibu hamil ditandu warga selama enam jam melewati jalan rusak karena kendaraan tidak bisa masuk ke desa. Bayinya meninggal di dalam kandungan sebelum tiba di rumah sakit.

Jalan rusak bukan hanya soal infrastruktur. Jalan rusak bisa membunuh.

Di tengah gegap gempita pembangunan, pidato pertumbuhan ekonomi, dan riuh politik di ibu kota, masih ada warga yang harus mempertaruhkan nyawa hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar. Peristiwa ini bukan sekadar tragedi keluarga. Ini adalah potret kegagalan negara menghadirkan keadilan sosial.

Kita sering mendengar istilah “Indonesia maju”. Namun, kemajuan seperti apa jika masih ada desa yang bahkan tidak bisa dilalui ambulans? Apa arti anggaran kesehatan ratusan triliun rupiah jika ibu hamil tetap harus dipikul dengan bambu demi mencapai rumah sakit?

Mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela pernah berkata, “There can be no keener revelation of a society’s soul than the way in which it treats its children.” Tidak ada gambaran yang lebih jelas tentang jiwa sebuah bangsa, selain bagaimana bangsa itu memperlakukan anak-anaknya.

Kalimat itu terasa menampar hari ini. Karena bayi-bayi itu kehilangan kesempatan hidup bukan akibat perang, bukan karena bencana besar, melainkan karena akses jalan dan layanan kesehatan yang buruk.

Masalahnya bukan hanya rumah sakit yang jauh. Persoalannya jauh lebih dalam: ketimpangan pembangunan.

Puskesmas di banyak daerah terpencil masih kekurangan tenaga kesehatan, fasilitas terbatas, dan akses transportasi minim. Bidan desa sering bekerja sendiri menghadapi kondisi darurat tanpa dukungan memadai. Di sisi lain, para elite politik di pusat kekuasaan masih sibuk membangun citra dan berebut panggung politik, sementara rakyat kecil di daerah terpencil berjuang mempertahankan hidup dengan fasilitas seadanya.

Tantangan geografis Indonesia memang tidak mudah. Banyak wilayah berada di kawasan pegunungan, hutan, dan akses yang sulit dijangkau. Namun, kondisi itu tidak boleh dijadikan alasan pembiaran berkepanjangan. Negara justru dituntut hadir lebih kuat di wilayah-wilayah yang paling membutuhkan perhatian.

Ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, pernah menegaskan bahwa pembangunan bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga kemampuan manusia untuk hidup sehat, aman, dan bermartabat. Maka jalan desa menuju puskesmas sesungguhnya sama pentingnya dengan proyek-proyek besar bernilai triliunan rupiah.

Dan ketika warga sudah terbiasa menandu pasien karena kendaraan tak bisa masuk desa, itu berarti penderitaan telah terlalu lama dianggap normal.

Negara seharusnya hadir paling awal untuk urusan nyawa rakyat. Bukan hadir paling cepat saat musim kampanye tiba.

Mantan Sekjen PBB, Kofi Annan pernah mengatakan, “Health is a human right, not a privilege to be purchased.” Kesehatan adalah hak dasar, bukan kemewahan bagi mereka yang tinggal dekat kota.

Karena itu, tragedi di Polewali Mandar harus menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat maupun daerah. Evaluasi tidak cukup hanya berupa belasungkawa. Yang dibutuhkan rakyat adalah jalan yang layak, puskesmas yang hidup, tenaga kesehatan yang cukup, dan rumah sakit yang benar-benar bisa dijangkau.

Sebab sebesar apa pun sebuah negara, ia akan kehilangan makna ketika seorang ibu hamil masih harus ditandu menembus lumpur demi mencari pertolongan.