Khofifah: Sinergi jadi kunci wujudkan pembangunan Jatim sejahtera

39 menit yang lalu

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan sinergi eksekutif, legislatif, pemerintah kabupaten/kota, dan elemen strategis menjadi kunci mewujudkan pembangunan Jawa Timur yang maju dan sejahtera.

"Kuncinya itu sinergi. Tidak ada sukses sendirian. Sukses itu karena kita semua bersinergi antara eksekutif dan legislatif, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai elemen strategis di Jawa Timur," kata Khofifah dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Kamis.

Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur yang menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat II.

Baca juga: Khofifah: Sinergi kunci keberhasilan pembangunan Jawa Timur

Menurut dia, penerimaan LKPJ tersebut menjadi wujud harmonisasi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Jawa Timur yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, serta seluruh anggota DPRD Jawa Timur atas berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Semua masukan dan catatan kepada Pemprov Jawa Timur tentu akan menjadi perhatian bagi eksekutif untuk berbenah, melakukan koreksi, evaluasi dan perbaikan berbagai program pembangunan yang akan datang," ujarnya.

Baca juga: Khofifah bangga serapan lulusan SMK Jatim tembus 91,46 persen

Khofifah menekankan pentingnya penempatan berbagai rekomendasi DPRD sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan agar tindak lanjut berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ia mencontohkan usulan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 persen yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, termasuk persoalan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang berkaitan dengan agenda ketahanan pangan nasional.

"Kita sudah komunikasikan dengan Menteri ATR/BPN serta Menko Pangan. Kalau lahan dikonversi dari LP2B atau LSD, harus dilihat dampaknya pada ketahanan pangan nasional mengingat Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional," katanya.

Baca juga: Pemprov Jatim perkuat kolaborasi riset dan hilirisasi dengan BRIN

Di sektor pendidikan, Khofifah menyebut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah memenuhi 881 indikator pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, khususnya pada jenjang sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB).

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafak menyatakan seluruh fraksi menerima LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah catatan dan rekomendasi perbaikan.

"Kesimpulan pendapat akhir dari seluruh fraksi adalah menerima LKPJ tahun 2025. Catatan dan rekomendasi yang kami berikan merupakan wujud dukungan penuh DPRD agar langkah strategis pemerintah ke depan semakin sempurna dan membawa berkah bagi seluruh masyarakat Jawa Timur," katanya.

Baca juga: Pemprov Jatim dukung Kemensos perkuat standardisasi LKS

Baca juga: Pemprov Jatim targetkan produksi padi naik hingga 5 persen pada 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.