Komisi III DPR minta Polri berani pecat anggota seperti arahan Prabowo

42 menit yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk berani memecat anggota-anggota yang menjadi beking tindak kejahatan, seperti arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, Komisi III DPR mendukung penuh ketegasan Presiden Prabowo untuk menindak seluruh oknum aparat yang masih coba-coba menjadi beking tindak kejahatan. Dia mengatakan jika Presiden dan Kapolri sudah berkomitmen, jajaran di bawahnya pun harus patuh.

"Jangan ragu lakukan PTDH (pemecatan tidak dengan hormat) dan proses pidana terhadap setiap oknum yang masih nekat jadi beking," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan arahan dari Presiden mengenai oknum aparat itu sudah jelas. Untuk itu, kata dia, tidak boleh ada lagi jajaran di bawah institusi itu yang masih curi-curi kesempatan.

Menurut dia, kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan komitmen bahwa penindakan hukum tidak boleh pandang bulu. Ia menegaskan apapun pangkat dan jabatannya, semuanya harus ditindak jika melanggar.

"Tidak peduli seberapa tinggi pangkat, seberapa besar pengaruhnya, kalau masih main-main merugikan masyarakat, pasti disikat habis. Tidak ada pandang bulu," katanya.

Sebelumnya, Presiden meminta masyarakat, jika menemukan tindakan aparat yang tidak sesuai ketentuan, dapat merekam video menggunakan telepon seluler (ponsel) dan dapat melapor langsung kepada dirinya.

Berbicara saat penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/5), Presiden mengatakan terkadang ada aparat yang terlibat dalam praktik korupsi oleh pejabat.

"Rakyat kita sudah punya gawai semua, kalau ada kelakuan aparat yang tidak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau melawan, jangan dilawan, video saja, lapor langsung ke saya," kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu Presiden juga memerintahkan kepada seluruh jajaran menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih untuk melakukan bersih-bersih di lembaganya dari aksi korupsi yang menghambat kemajuan perekonomian Indonesia.

Baca juga: Prabowo minta warga laporkan tindakan aparat tak sesuai ketentuan

Baca juga: Presiden perintahkan menteri bersihkan pungli dan korupsi di birokrasi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.