Lembaga Internasional Berdebat Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi RI 2026

Sejumlah lembaga keuangan internasional merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2026 yang menunjukkan angka bervariasi pada Kamis, 16 April 2026. Bank Dunia menurunkan estimasinya menjadi 4,7 persen, sementara Asian Development Bank (ADB) dan IMF tetap optimistis di angka di atas 5 persen.

Dilansir dari Money, Bank Dunia melakukan revisi turun dari proyeksi sebelumnya pada Oktober 2025 yang berada di angka 4,8 persen. Di sisi lain, ADB memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 akan berada di rentang 5,1 persen hingga 5,2 persen.

International Monetary Fund (IMF) turut memberikan angka yang sejalan dengan optimisme ADB dengan mematok target di angka 5,1 persen. Perbedaan ini terjadi akibat keberagaman model ekonometrik, asumsi, serta variabel yang digunakan oleh masing-masing lembaga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penolakan terhadap angka pesimistis yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tersebut. Purbaya mengungkapkan bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan pertama 2026 telah menyentuh angka 5,5 persen hingga 5,6 persen.

"Sangat dipahami pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak proyeksi pertumbuhan ekonomi Bank Dunia sebesar 4,7 persen," lapor Money mengenai ketegasan pemerintah dalam menanggapi rilis lembaga internasional tersebut.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan sikap optimistis pemerintah dengan tetap menargetkan pertumbuhan sebesar 5,4 persen sesuai APBN. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga persepsi dan ekspektasi masyarakat agar konsumsi serta investasi tetap terjaga.

Ketepatan proyeksi ekonomi sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak terduga seperti bencana alam atau pandemi. Pengalaman sejarah pada Krisis Moneter 1997/1998 dan Pandemi Covid-19 menunjukkan bagaimana kepanikan masyarakat dapat memperburuk kondisi fundamental ekonomi.

Pemerintah kini fokus pada dua strategi utama, yakni koordinasi kebijakan fiskal dan moneter secara real-time untuk menjaga daya beli kelas menengah. Selain itu, pemerintah berencana menyusun model tandingan ilmiah guna memperkuat dasar penolakan terhadap proyeksi eksternal yang dinilai terlalu rendah.