Lonjakan Harga Minyak Dunia Ancam Defisit APBN Indonesia 2026

Pemerintah Indonesia menghadapi risiko pelebaran defisit APBN 2026 yang signifikan pada Selasa (14/4/2026) menyusul tren kenaikan harga minyak mentah dunia akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Lonjakan harga komoditas energi tersebut memicu pembengkakan beban subsidi bahan bakar minyak dan gas yang melampaui asumsi awal pemerintah.

Dilansir dari Money, simulasi fiskal menunjukkan defisit APBN berpotensi melebar antara 5,84 persen hingga 10,44 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Proyeksi ini muncul jika harga minyak dunia bertahan di level 114,55 dolar AS hingga menyentuh skenario terburuk sebesar 200 dolar AS per barel.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi subsidi JBT untuk Pertalite dan Solar dalam APBN 2026 saat ini hanya dipatok sebesar Rp 25,14 triliun. Namun, dengan harga minyak mentah saat ini yang mencapai kisaran 116-118 dolar AS per barel, kebutuhan subsidi diperkirakan melonjak drastis hingga di atas Rp 400,86 triliun.

Tekanan terbesar justru diprediksi datang dari subsidi LPG 3 Kg yang nilainya mencapai tiga kali lipat dari subsidi BBM. Jika digabungkan dengan rencana defisit awal sebesar 2-3 persen, maka total defisit maksimal bisa menyentuh angka 13,44 persen, jauh melampaui batas aman undang-undang sebesar 3 persen.

Menteri Keuangan Purbaya menyatakan tetap berupaya mempertahankan harga jual Pertalite pada Rp 10.000 dan Solar Rp 6.800 per liter hingga akhir tahun 2026. Pemerintah berencana memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp 420 triliun untuk menutup celah pembiayaan tersebut.

"Pilihan yang paling rasional agar defisit tidak melewati ambang 3 persen dari PDB adalah dengan menaikkan harga BBM sembari memastikan ketersediaanya," tulis analisis dalam laporan Money mengenai opsi kebijakan fiskal yang tersedia bagi pemerintah.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah juga mulai memberlakukan pembatasan pembelian BBM subsidi maksimal 50 liter per hari sejak 1 April 2026. Selain itu, kebijakan bekerja dari rumah (WFH) kembali diterapkan untuk menekan konsumsi harian masyarakat guna meringankan beban fiskal negara.

Di sisi lain, tertahannya kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Dexlite berdampak pada likuiditas Pertamina Q.Q. Danantara. Kondisi ini berisiko menggerus laba perusahaan sehingga potensi setoran dividen kepada negara pada tahun berjalan terancam menurun atau bahkan hilang.