Maruarar: 80 persen anggaran PKP untuk bedah 400.000 RTLH

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan sekitar 80 persen anggaran kementeriannya tahun ini dialokasikan untuk program bedah 400.000 rumah tak layak huni (RTLH).

Ia menyebut total anggaran Kementerian PKP pada 2026 mencapai lebih dari Rp10 triliun, dengan sebagian besar difokuskan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Anggaran kami itu sekitar Rp10 triliun lebih, 80 persen kami dedikasikan untuk bedah rumah,” kata Ara dalam konferensi pers di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan alokasi tersebut setara dengan sekitar Rp8 triliun yang digunakan untuk mendukung target renovasi rumah secara nasional.

Menurut dia, program BSPS menjadi bagian dari target pemerintah untuk merenovasi sekitar 400.000 rumah pada 2026, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

“Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Kalau kali Rp20 juta (per rumah) kan (totalnya) sekitar Rp8 triliun lebih,” ungkapnya.

Ara mengatakan dari total target tersebut, sebanyak 15.000 unit dialokasikan untuk kawasan perbatasan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan.

“Nah ini bedah 15.000 rumah masuk di 400.000 itu,” ujar dia.

Ia menambahkan pelaksanaan program BSPS dilakukan melalui pemberian stimulan kepada masyarakat, dengan besaran bantuan rata-rata sekitar Rp20 juta per unit rumah.

Menurut dia, besaran bantuan dapat lebih tinggi untuk wilayah tertentu seperti Maluku Utara dan Papua karena faktor biaya konstruksi yang lebih mahal.

Selain meningkatkan kualitas hunian, Ara menilai program tersebut juga akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah.

“Penyerapan anggarannya kan juga ini akan membuat ekonomi bergerak,” ucap Ara.

Ia menjelaskan perputaran ekonomi akan terjadi melalui aktivitas pembangunan, mulai dari kebutuhan bahan material, jasa angkutan, hingga tenaga kerja lokal.

Program bedah rumah tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan di berbagai wilayah, termasuk kawasan perbatasan.

Baca juga: Bedah rumah di kawasan perbatasan adalah wujud keadilan pembangunan

Baca juga: Pemerintah targetkan bedah 15.000 RTLH di perbatasan rampung September

Baca juga: Pemerintah salurkan dana perbaikan rumah terdampak bencana tahap II

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.