Mendag Bantah Kenaikan Harga Minyakita Meski Lampaui HET

Menteri Perdagangan Budi Santoso membantah adanya kenaikan harga minyak goreng kemasan rakyat, Minyakita, pada Minggu (10/5/2026) meski mengakui angka penjualannya saat ini berada di atas Harga Eceran Tertinggi atau HET sebesar Rp 15.700 per liter.

Pernyataan tersebut merespons laporan Ombudsman RI yang menemukan kelangkaan dan lonjakan harga komoditas tersebut di sejumlah pasar tradisional Jakarta. Dilansir dari Detik Finance, Budi menegaskan bahwa perbandingan harga tahun ini masih lebih rendah daripada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Sekarang (harga Minyakita) Rp 15.900-an. HET (Minyakita) kan Rp 15.700. Harga hari ini kalau dibandingkan setahun yang lalu malah Rp 16.800. Ya, artinya sebenarnya minyak kita itu tidak naik dibanding tahun sebelumnya," ujar Budi Santoso, Menteri Perdagangan.

Pemerintah menyatakan bahwa Minyakita merupakan bagian dari produk Domestic Market Obligation (DMO) yang ketersediaannya sangat bergantung pada aktivitas ekspor. Budi menyebutkan bahwa fokus distribusi saat ini sedang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Papua.

"Kalau Minyakita itu kan memang minyak DMO jadi terbatas. Tapi bukan berarti enggak ada minyak gitu. Yang berkurang memang Minyakita, tapi minyak yang lain-lain banyak. Enggak ada kelangkaan itu enggak ada," tambah Budi Santoso, Menteri Perdagangan.

Kontras dengan pernyataan Mendag, Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar mengungkapkan temuan lapangan yang menunjukkan kondisi sulitnya mendapatkan stok Minyakita. Sidak yang dilakukan pada Jumat (8/5/2026) di Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Senen menunjukkan stok minyak subsidi tersebut kosong.

Bahkan di Pasar Raya Johar Baru, harga Minyakita ditemukan mencapai Rp 38.000 untuk kemasan dua liter atau setara Rp 19.000 per liter. Ghoffar menekankan bahwa pemantauan ini krusial untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi.

"Sidak ini dilakukan sebagai langkah responsif untuk memadukan dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi terhadap stabilitas kebutuhan pokok masyarakat," ujar Abdul Ghoffar, Anggota Ombudsman RI.