Mendikdasmen perkuat akses pendidikan turunkan angka ATS

1 jam yang lalu

Purwokerto (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat akses pendidikan guna menurunkan angka anak tidak sekolah (ATS) yang masih cukup tinggi.

“Memang sekarang ini tantangan kita adalah masih tingginya anak yang tidak sekolah karena berbagai faktor, mulai dari ekonomi, domisili, sosial budaya, hingga faktor keamanan dan keterbatasan sarana prasarana,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu siang.

Ia mengatakan pemerintah berupaya menghadirkan pendidikan yang lebih mudah diakses (aksesibel) oleh seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai jalur, baik formal, nonformal, maupun informal.

Menurut dia, penguatan akses tersebut dilakukan melalui berbagai program seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sekolah satu atap, program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, serta sekolah terbuka.

“Bentuknya tidak harus selalu pendidikan formal, tetapi bisa melalui pendidikan nonformal dan informal agar lebih mudah diakses oleh masyarakat,” katanya.

Baca juga: Mendikdasmen ingatkan siswa tidak membuli sesama teman

Selain itu, kata dia, pemerintah juga memastikan pendidikan yang terjangkau (affordable) dengan memberikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) kepada PKBM sesuai jumlah peserta didik.

Ia mengatakan fleksibilitas pembelajaran menjadi salah satu kunci untuk menjangkau masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena pekerjaan atau profesi tertentu.

“Kami juga memberikan layanan pembelajaran jarak jauh (distance learning) sehingga mereka bisa belajar kapan saja dan di mana saja,” katanya.

Lebih lanjut, Abdul Mu’ti mengatakan PKBM tidak hanya menyelenggarakan program kesetaraan, juga kursus dan pelatihan yang memberikan keterampilan praktis sesuai kebutuhan dunia kerja.

Sebagai upaya untuk memperkuat pendidikan nonformal, kata dia, pemerintah telah membentuk direktorat khusus yang menangani pendidikan nonformal dan informal serta mempermudah perizinan PKBM melalui pemerintah daerah.

“Izinnya cukup oleh bupati atau wali kota agar lebih dekat dengan masyarakat,” kata Mendikdasmen.

Baca juga: Dindik Banyumas: Perlu penanganan serius terhadap anak tidak sekolah

Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyerahkan 21 izin baru PKBM guna memperluas akses pendidikan di wilayah tersebut.

Menurut dia, PKBM di Banyumas juga difokuskan pada pengembangan keterampilan hidup (life skill) agar peserta didik dapat mandiri sesuai minat dan potensi masing-masing.

Ia mencontohkan jika warga PKBM tersebut tertarik untuk beternak kambing, Pemkab Banyumas memberikan bantuan kambing kepada yang bersangkutan.

“Harapannya dengan PKBM itu mereka bisa hidup mandiri, tidak hanya bergantung pada pendidikan formal,” katanya.

Ia mengatakan pemerintah daerah juga akan memberikan insentif bagi tenaga pendidik yang terlibat dalam PKBM, termasuk guru pensiunan yang bersedia menjadi sukarelawan PKBM.

‘Banyak guru-guru yang sudah pensiun dan siap mengabdi sebagai relawan PKBM,” kata Bupati menegaskan.

Baca juga: Mendikdasmen pastikan program revitalisasi sekolah berlanjut pada 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.