Menkeu Purbaya Siap Copot Dirjen Bea Cukai Terkait Kasus Suap

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bakal mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai jika terbukti menerima suap dalam kasus dugaan korupsi importasi. Keputusan tegas ini disampaikan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026).

Dilansir dari Bloomberg Technoz, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menghormati serta terus memantau jalannya mekanisme persidangan yang sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Harusnya iya [saya copot] kalau terbukti [menerima suap]," jawab singkat Purbaya, Menteri Keuangan.

Dugaan aliran dana ini sebelumnya diungkap oleh KPK dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta pada Rabu (20/5/2026). Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama disebut menerima suap sebesar Sin$213.600 atau sekitar Rp2,94 miliar dari Bos Blueray Cargo, John Field, yang menjadi terdakwa kasus korupsi importasi barang.

Fakta tersebut mengemuka saat Jaksa KPK meminta keterangan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Orlando Hamonangan Sianipar. Jaksa menjelaskan bahwa amplop coklat berkode 1-DIR diserahkan kepada Orlando oleh John Field dan Sri Pangastuti pada Agustus 2025, meski Orlando mengklaim tidak mengetahui sosok penerima asli uang tersebut.

"Izin majelis [hakim], kami tegaskan yang nomor 1 adalah Dirjen Bea Cukai [Djaka Budhi Utama]. Nilainya Sin$213.600. Itu kami yang tegaskan. Karena kami yang punya bukti ini," ujar Takdir Suhan, Jaksa KPK.

Di sisi lain, sorotan tajam terhadap instansi ini juga datang dari Presiden Prabowo Subianto. Saat membuka pidato KEM-PPKF 2027 di Gedung DPR RI pada Rabu (20/5/2026), Presiden meminta Menteri Keuangan untuk segera mengganti pimpinan bea cukai yang dinilai tidak mampu bekerja dengan baik.

"Bea cukai kita harus diperbaiki Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidik mampu segera diganti, " kata Prabowo, Presiden RI.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bersikap santai karena masyarakat menuntut kinerja yang cepat dan benar dari aparatur sipil negara demi masa depan bangsa.

"Tidak ada orang tidak bisa diganti, rakyat menuntut pemerintah yg benar dan baik, jangan mentang-mentang sudah jadi ASN nggak bisa diberhentikan," kata Prabowo, Presiden RI.