Menteri Moch Irfan Yusuf Pastikan Layanan Haji 2026 Hampir Rampung

Sedang Trending 3 hari yang lalu

Menteri Haji dan Umrah Moch Irfan Yusuf menyatakan persiapan seluruh layanan bagi jemaah haji Indonesia tahun 2026 telah memasuki tahap penyelesaian akhir di Jakarta pada Kamis (16/4/2026). Pemerintah menargetkan kesiapan operasional mencapai 100 persen sebelum keberangkatan kelompok terbang pertama yang dijadwalkan pada 22 April mendatang.

Sebagaimana dilansir dari Cahaya melalui Antaranews, pemerintah saat ini berfokus pada verifikasi akhir terhadap seluruh aspek fasilitas pendukung di Arab Saudi. Langkah ini diambil guna menjamin kelancaran serta keamanan ibadah bagi ratusan ribu calon jemaah asal Indonesia.

"Kesiapan layanan haji hampir selesai 100 persen. Tahapan saat ini adalah pengecekan akhir seluruh layanan menjelang operasional haji," ujar Moch Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden.

Untuk memfasilitasi kebutuhan jemaah selama di Tanah Suci, pemerintah telah mengamankan kontrak dengan 177 hotel dan 51 dapur penyedia konsumsi di Makkah. Sementara itu, di wilayah Madinah telah tersedia 100 hotel serta 23 dapur yang siap beroperasi melayani jemaah.

Sektor kesehatan juga menjadi perhatian khusus dengan adanya supervisi langsung dari Saudi German Hospital untuk penanganan medis darurat. Terkait sistem digital, seluruh Kartu Nusuk dilaporkan telah tiba di Indonesia dan akan segera didistribusikan kepada jemaah di masing-masing embarkasi.

Pelaksanaan haji tahun ini akan didukung oleh 16 embarkasi di seluruh tanah air, termasuk pengoperasian titik keberangkatan baru di Yogyakarta dan Cipondoh. Setelah keberangkatan kloter pertama pada 22 April, proses pemulangan jemaah direncanakan mulai berlangsung pada 1 Juni 2026.

Mengenai aspek keamanan di kawasan Timur Tengah, Irfan menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama sesuai dengan arahan langsung dari Presiden. Penyelenggaraan ibadah haji akan tetap berjalan sesuai jadwal selama tidak ada perubahan kebijakan resmi dari otoritas pemerintah Arab Saudi.