MPR Evaluasi Sistem Penilaian LCC Empat Pilar Pasca Insiden Kalbar

Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penilaian dan kinerja dewan juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar 2026. Langkah ini diambil menyusul protes terkait perbedaan nilai pada jawaban yang identik saat babak final tingkat Provinsi Kalimantan Barat pada Senin (11/5/2026).

Pimpinan MPR tersebut menyayangkan terjadinya kendala teknis yang mencoreng jalannya kompetisi. Akbar menekankan pentingnya perbaikan pada aspek tata suara hingga mekanisme banding guna menjamin profesionalisme pelaksanaan lomba di masa mendatang.

"Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," kata Akbar, Wakil Ketua MPR RI.

Akbar juga menyoroti perlunya pembenahan total karena ia menerima laporan mengenai adanya insiden serupa di provinsi lain pada tahun sebelumnya. Pihaknya berkomitmen agar proses akuntabilitas tetap terjaga dalam setiap tahap perlombaan.

"Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini," ujar Akbar.

Ketegangan dalam lomba ini bermula saat regu dari SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas memberikan jawaban yang sama mengenai pertimbangan DPR dalam memilih anggota BPK. Berdasarkan rekaman YouTube MPR pada Senin (11/5/2026), kedua grup memberikan jawaban yang identik secara substansi.

"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," ujar Grup C.

Meskipun redaksi jawaban sama, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR Dyastasita memberikan pengurangan lima poin kepada Grup C. Sebaliknya, ia justru memberikan nilai sempurna bagi Grup B yang memberikan jawaban serupa setelahnya.

"Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10," ujar Dyastasita, Dewan Juri LCC.

Grup C segera melayangkan keberatan karena merasa tidak ada perbedaan antara pernyataan mereka dengan peserta lain. Mereka menegaskan bahwa seluruh unsur jawaban telah disampaikan secara lengkap di hadapan juri.

"Izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama," kata peserta Grup C.

Menanggapi protes tersebut, Dyastasita berkilah bahwa regu sebelumnya tidak menyebutkan elemen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam struktur jawabannya. Hal inilah yang menjadi dasar perbedaan skor yang mencolok antara kedua sekolah tersebut.

"Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi," ujar Dyastasita.

Juri lainnya, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR Indri Wahyuni, turut memberikan pembelaan terkait keputusan tersebut. Ia menitikberatkan pada kejelasan suara peserta saat menyampaikan poin-poin jawaban di atas panggung.

"Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5," kata Indri Wahyuni.