Ombudsman perkuat pengawasan transisi tata kelola haji 2026

1 jam yang lalu

Penyelenggaraan haji tahun 2026 menjadi momentum krusial karena untuk pertama kalinya dikelola sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umrah

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI memperkuat pengawasan transisi tata kelola haji 2026 dengan memantau langsung pelepasan kelompok terbang (kloter) pertama jamaah calon haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (21/4) dan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (22/4).

Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher mengatakan fokus pengawasan bertujuan untuk mengawal transisi kelembagaan serta merespons kondisi global di Timur Tengah, guna memastikan hak pelayanan jamaah terpenuhi dengan layak.

"Penyelenggaraan haji tahun 2026 menjadi momentum krusial karena untuk pertama kalinya dikelola sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umrah," ucap Nuzran dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Ombudsman pastikan layanan haji kloter perdana 2026 berjalan baik

Ia berharap,selain faktor transisi internal, kondisi geopolitik yang tengah terjadi di wilayah Timur Tengah tidak menjadi halangan bagi pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan publik yang baik bagi jamaah haji Indonesia.

Dalam pengawasannya, Ombudsman mencermati rantai layanan haji khususnya di Tanah Air, mulai dari pelayanan asrama haji seperti pemondokan, konsumsi, administrasi, cek kesehatan, pembagian living cost (biaya hidup), hingga layanan bandara sebelum jamaah diberangkatkan ke Tanah Suci.

Nuzran menjelaskan pada pemantauan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, secara umum Ombudsman menilai alur pelayanan di asrama haji berjalan lancar.

Ia menekankan penyelenggaraan haji merupakan bentuk pelayanan publik yang wajib memenuhi standar jelas dan terukur.

Ombudsman juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan kelompok rentan, terutama jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Layanan bagi kelompok tersebut harus bersifat adaptif dengan pendampingan serta fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.

Baca juga: KPK panggil Khalid Basalamah sebagai saksi kasus kuota haji

Sementara pada pemantauan di Bandar Udara Soekarno-Hatta, pimpinan Ombudsman RI berbincang dengan beberapa anggota jamaah calon haji yang tengah menunggu keberangkatan.

Dari keterangan sejumlah calon haji, diperoleh informasi bahwa pada umumnya pelayanan di Asrama Haji Cipondoh dinilai baik dari segi sarana dan prasarana maupun layanan konsumsi.

Nuzram pun mendorong partisipasi aktif jamaah dan masyarakat untuk melaporkan dugaan malaadministrasi.

Disebutkan bahwa Ombudsman RI berharap penyelenggaraan haji 2026 dapat berlangsung secara akuntabel, transparan, dan memberikan kepastian layanan bagi seluruh jamaah Indonesia.

"Ombudsman pusat dan kantor perwakilan akan melakukan pemantauan di seluruh embarkasi di Indonesia guna memastikan pelayanan publik terlaksana dengan baik, khususnya kepada para jamaah haji," tuturnya.

Baca juga: Kemenhaj tunda keberangkatan dua calon haji asal Padang karena sakit

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.