Papua Tengah libatkan masyarakat adat susun program Otsus 2027

1 jam yang lalu

Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melibatkan masyarakat adat dalam penyusunan program Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 guna memastikan pembangunan lebih inklusif dan berdampak langsung pada warga.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Tengah Eliezer Yogi di Nabire, Selasa, mengatakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus dan RKPD 2027 mengusung tema penguatan lokal dan daya saing daerah berbasis potensi lokal.

“Musrenbang ini bertujuan menyelaraskan program prioritas pembangunan provinsi dengan kewenangan berbasis dana Otsus antara pemerintah provinsi dan kabupaten,” ujarnya.

Ia menjelaskan, forum tersebut juga mendorong partisipasi masyarakat adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan dalam proses perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, kata dia, Musrenbang menjadi sarana untuk memastikan penggunaan dana Otsus diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur.

Baca juga: Kemendagri: Musrenbang provinsi wajib dihadiri kepala daerah

“Melalui forum ini, kami ingin memastikan dokumen perencanaan Otsus dan RKPD 2027 lebih terarah, responsif dan inklusif,” katanya.

Musrenbang tersebut diikuti sekitar 600 peserta dari delapan kabupaten di Papua Tengah, yakni Nabire, Mimika, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya, serta melibatkan organisasi perangkat daerah, lembaga adat, tokoh masyarakat, organisasi perempuan dan pemuda.

Setiap daerah, lanjutnya, diminta mengusulkan 10 program prioritas yang diselaraskan dengan visi dan misi gubernur, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan pelayanan publik.

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten agar pembangunan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.

Menurut dia, pembagian kewenangan harus jelas, yakni program provinsi difokuskan pada dukungan kepada kabupaten, sementara pemerintah kabupaten menindaklanjuti hingga tingkat distrik dan kampung.

Baca juga: Wamendagri: Musrenbang Otsus di Papua harus tuntas Maret 2026

Ia menambahkan, masyarakat tidak hanya membutuhkan perencanaan, tetapi juga hasil nyata dari program pemerintah.

“Masyarakat butuh hasil, butuh realita dari kerja pemerintah. Karena itu, perencanaan harus benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya melalui Musrenbang tersebut dapat terbangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal pengelolaan dana Otsus secara transparan dan akuntabel, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.