Anggota parlemen Singapura secara bulat mengesahkan mosi untuk memastikan transisi teknologi kecerdasan buatan (AI) tetap menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat pada Rabu (6/5/2026). Kesepakatan ini diambil guna mencegah pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif akibat otomatisasi massal.
Keputusan tersebut diambil setelah melewati perdebatan selama dua hari di tingkat parlemen. Dilansir dari Bloombergtechnoz, pemerintah kini didesak untuk mengakui risiko serius penggunaan AI terhadap sektor ketenagakerjaan dan menjamin kemajuan ekonomi dapat dirasakan seluruh lapisan warga.
Langkah ini mencatatkan sejarah baru karena menjadi mosi pertama yang diajukan oleh gerakan buruh dalam lebih dari sepuluh tahun terakhir. Fokus utama usulan ini adalah pengelolaan dampak AI agar tetap terukur dan tidak merugikan pekerja lokal.
Sekretaris Jenderal Kongres Serikat Buruh Nasional (NTUC), Ng Chee Meng, memberikan penegasan mengenai potensi risiko jika teknologi tersebut hanya dikendalikan oleh pasar tanpa regulasi yang berpihak pada buruh.
"Jika dibiarkan hanya mengikuti mekanisme pasar, pertumbuhan AI mungkin tidak akan secara otomatis memberikan manfaat bagi para pekerja," ujar Ng Chee Meng, Sekretaris Jenderal Kongres Serikat Buruh Nasional (NTUC).
Ng menambahkan bahwa persetujuan mosi ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk melindungi masa depan para pekerja di tengah gelombang digitalisasi. Hal ini dianggap sebagai landasan penting dalam kebijakan ketenagakerjaan masa depan.
"Ng menyebut kemenangan mosi ini sebagai sebuah konsensus yang jelas, bahwa dampak penggunaan AI terhadap para pekerja harus dikelola dengan baik dan terukur," ujar Ng Chee Meng, Sekretaris Jenderal Kongres Serikat Buruh Nasional (NTUC).
Mosi dari anggota non-pemerintah ini secara resmi mendesak otoritas terkait untuk menyusun strategi perlindungan yang lebih konkret. Parlemen Singapura kini berfokus pada sinkronisasi antara inovasi teknologi dan keberlanjutan sektor lapangan kerja domestik.
3 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·