Partai NasDem Sodorkan Konsep Blok Politik Bukan Merger dengan Gerindra

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem memberikan klarifikasi resmi pada Senin (13/4/2026) di Jakarta mengenai wacana penggabungan partai dengan Gerindra yang berkembang di publik. Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menegaskan bahwa Ketua Umum Surya Paloh hanya menawarkan gagasan blok politik (political bloc), bukan merger atau fusi partai.

Gagasan blok politik tersebut dirancang sebagai upaya rekayasa politik untuk meminimalisasi pola hubungan antarpartai yang cenderung transaksional. Menurut Willy, blok politik bertujuan menciptakan kerja sama yang solid dari tingkat pusat hingga daerah dalam mendukung jalannya pemerintahan.

"Apa yang ditawarkan oleh seorang Surya Paloh adalah political bloc. Blok politik, bukan merger," kata Willy Aditya, Ketua DPP Partai NasDem di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta sebagaimana dilansir dari Antara.

Willy menambahkan bahwa istilah merger tidak tepat digunakan dalam konteks politik Indonesia saat ini. Ia mengingatkan bahwa sejarah fusi partai di masa lalu terjadi karena dorongan kekuasaan negara, seperti pembentukan PPP dan PDI, bukan atas inisiatif mandiri partai seperti konsep blok politik yang diusung Surya Paloh.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menjelaskan bahwa penggabungan partai membutuhkan pertimbangan mendalam terkait ideologi, eksistensi, dan identitas masing-masing. Dilansir dari detikcom, Saan menyebut setiap pendiri partai memiliki gagasan idealisme berbeda yang tidak mudah disatukan dalam sebuah fusi.

Terkait pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Prabowo Subianto, NasDem menilainya sebagai komunikasi wajar antara pimpinan partai dalam koalisi pemerintahan. Willy Aditya menyebut hubungan keduanya setara dan sering terlibat dalam diskusi strategis yang mendalam, termasuk pertemuan enam jam di NasDem Tower beberapa waktu lalu.

Konsep blok politik ini merujuk pada preseden sejarah di Indonesia, seperti Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar atau Front Nasional pada era Soekarno. NasDem memandang sistem presidensial Indonesia memerlukan stabilitas blok politik karena terminologi koalisi sebenarnya lebih tepat digunakan dalam sistem parlementer.