Pembatasan Pertalite dan Solar Subsidi Diproyeksi Hemat Konsumsi Nasional 15 Persen

PROKALTENG.CO-Dewan Energi Nasional (DEN) menilai kebijakan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berpotensi menekan konsumsi nasional secara signifikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga beban subsidi energi sekaligus memperkuat efisiensi konsumsi energi nasional.

Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan, skema pembatasan yang mempertimbangkan kapasitas mesin kendaraan serta jenis kendaraan diperkirakan mampu mengurangi volume konsumsi BBM subsidi sekitar 10-15 persen.

“Kalau (pembatasannya) berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu, potensi hematnya berdasarkan hitungan kami itu 10–15 persen daripada volume,” ujar anggota DEN Satya Widya Yudha dalam gelaran Sarasehan Energi seperti dikutip dari Antara, Jumat (15/5).

Menurut Satya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi besar pengendalian subsidi energi yang tengah disiapkan pemerintah. Strategi itu mencakup sejumlah langkah untuk meningkatkan efisiensi energi sekaligus memastikan subsidi lebih tepat sasaran.

Selain pembatasan BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar, pemerintah juga menyiapkan transformasi penyaluran subsidi LPG 3 kilogram agar berbasis data masyarakat penerima bantuan. Penyaluran nantinya akan mengacu pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“LPG 3 kg itu transformasi ke subsidi yang berbasis orang dengan data dari P3KE dan DTKS,” ucap Satya.

DEN juga menilai pengurangan konsumsi energi fosil perlu dibarengi percepatan elektrifikasi, terutama di sektor transportasi. Upaya tersebut diyakini dapat membantu menurunkan ketergantungan terhadap BBM dalam jangka panjang.

Tidak hanya dari sisi konsumsi, pemerintah juga mendorong penguatan pasokan energi domestik sebagai bagian dari strategi pengendalian energi nasional. Langkah tersebut meliputi optimalisasi Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dan gas, serta peningkatan pemanfaatan minyak sawit melalui program biodiesel.

“Strategi ketiga adalah optimalisasi dari sisi pasokan,” kata Satya.

Pemerintah sendiri tengah menyiapkan penerapan mandatori biodiesel B50 yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor solar nasional.

“Kita kurangi impor solar. Jadi, Bapak Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) beberapa kali sudah mengatakan kita akan nol (impor) untuk solar kalau kita tingkatkan B50,” kata Satya.

Ia menambahkan, seluruh strategi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mempertahankan stabilitas fiskal pemerintah di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. (jpg)

PROKALTENG.CO-Dewan Energi Nasional (DEN) menilai kebijakan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berpotensi menekan konsumsi nasional secara signifikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga beban subsidi energi sekaligus memperkuat efisiensi konsumsi energi nasional.

Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan, skema pembatasan yang mempertimbangkan kapasitas mesin kendaraan serta jenis kendaraan diperkirakan mampu mengurangi volume konsumsi BBM subsidi sekitar 10-15 persen.

“Kalau (pembatasannya) berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu, potensi hematnya berdasarkan hitungan kami itu 10–15 persen daripada volume,” ujar anggota DEN Satya Widya Yudha dalam gelaran Sarasehan Energi seperti dikutip dari Antara, Jumat (15/5).

Menurut Satya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi besar pengendalian subsidi energi yang tengah disiapkan pemerintah. Strategi itu mencakup sejumlah langkah untuk meningkatkan efisiensi energi sekaligus memastikan subsidi lebih tepat sasaran.

Selain pembatasan BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar, pemerintah juga menyiapkan transformasi penyaluran subsidi LPG 3 kilogram agar berbasis data masyarakat penerima bantuan. Penyaluran nantinya akan mengacu pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“LPG 3 kg itu transformasi ke subsidi yang berbasis orang dengan data dari P3KE dan DTKS,” ucap Satya.

DEN juga menilai pengurangan konsumsi energi fosil perlu dibarengi percepatan elektrifikasi, terutama di sektor transportasi. Upaya tersebut diyakini dapat membantu menurunkan ketergantungan terhadap BBM dalam jangka panjang.

Tidak hanya dari sisi konsumsi, pemerintah juga mendorong penguatan pasokan energi domestik sebagai bagian dari strategi pengendalian energi nasional. Langkah tersebut meliputi optimalisasi Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dan gas, serta peningkatan pemanfaatan minyak sawit melalui program biodiesel.

“Strategi ketiga adalah optimalisasi dari sisi pasokan,” kata Satya.

Pemerintah sendiri tengah menyiapkan penerapan mandatori biodiesel B50 yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor solar nasional.

“Kita kurangi impor solar. Jadi, Bapak Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) beberapa kali sudah mengatakan kita akan nol (impor) untuk solar kalau kita tingkatkan B50,” kata Satya.

Ia menambahkan, seluruh strategi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mempertahankan stabilitas fiskal pemerintah di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. (jpg)