Pemerintah Brasil Perpanjang Subsidi Bahan Bakar Selama Dua Bulan

Pemerintah Brasil memperpanjang berbagai kebijakan darurat untuk menahan lonjakan harga bahan bakar di pasar domestik selama dua bulan ke depan hingga 31 Juli 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas volatilitas pasar minyak dunia yang dipicu oleh konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

Kebijakan tersebut dilansir dari Bloombergtechnoz yang merujuk pada keterangan resmi otoritas setempat pada Minggu, 31 Mei 2026. Dalam skema baru ini, pemerintah menyatukan dua subsidi minyak solar yang diumumkan April lalu menjadi satu sistem terintegrasi per 1 Juni.

Skema tunggal ini tetap memberikan subsidi sebesar 1,12 real atau sekitar 0,22 dolar AS per liter kepada kilang domestik dan importir. Peraturan Kementerian Keuangan juga memastikan kompensasi biaya pajak penjualan solar melalui mekanisme baru tersebut.

"Langkah-langkah ini melanjutkan kebijakan darurat yang diadopsi pemerintah dalam menghadapi volatilitas pasar minyak dunia," kata kantor kepresidenan Brasil dalam sebuah pernyataan, sambil menambahkan bahwa kebijakan yang semula berlaku hingga 31 Mei kini diperpanjang hingga 31 Juli.

Subsidi teranyar ini menggantikan sekaligus menyamai nilai pembebasan pajak PIS dan Cofins sebesar 0,35 real untuk solar. Selain solar, alokasi dana federal untuk subsidi gas minyak cair atau LPG juga dilipatgandakan menjadi 660 juta real dari sebelumnya 330 juta real.

Langkah fiskal ini memungkinkan pemberian subsidi setara 11 real untuk setiap tabung gas elpiji 13 kilogram yang dijual masyarakat sampai akhir Juli. Melalui dekret terpisah, pembebasan pajak PIS dan Cofins juga diperluas untuk avtur serta biodiesel.

"Harga bahan bakar sudah mulai turun, tetapi kami percaya perlu terus mengambil tindakan selama masih ada ketidakpastian di pasar internasional," kata Menteri Perencanaan Bruno Moretti dalam pernyataan yang dirilis Sabtu.

Pemerintah Brasil tidak melampirkan estimasi terbaru mengenai total biaya perpanjangan kebijakan ini dalam rilis hari Sabtu. Kendati demikian, Menteri Keuangan Dario Durigan sebelumnya memproyeksikan dampak fiskal awal mencapai 10 miliar real.

Pemerintah optimistis target anggaran tahun 2026 tetap terpenuhi karena sebagian besar biaya tersebut akan ditutupi oleh pajak ekspor minyak dan pendapatan terkait lainnya.

"Kami tetap berkomitmen pada netralitas fiskal dan memperkuat upaya tim pengawas dalam penggunaan sumber daya publik," kata Durigan dalam pernyataan Sabtu.