Pemerintah Diminta Kendalikan Subsidi LPG 3 Kg akibat Pelemahan Rupiah

Pengendalian subsidi LPG 3 kg atau Gas Melon dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah seiring dengan tren pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS. Langkah ini krusial mengingat mayoritas pasokan gas minyak cair domestik masih bergantung pada jalur impor.

Ketergantungan tersebut tecermin dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dilansir dari Bloomberg Technoz pada Senin (25/5/2026). Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi impor LPG Indonesia telah melonjak hingga mencapai 83,97 persen dari total kebutuhan nasional per Februari 2026.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan bahwa harga LPG 3 kg masih berpotensi mengalami penyesuaian. Kondisi ini berbeda dengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang sudah dijamin tidak akan naik hingga akhir tahun.

“LPG belum ada janji dari pemerintah tidak naik, jadi ada potensi itu [kenaikan harga LPG bersubsidi],” ujar Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif Celios.

Menurut Bhima, opsi substitusi atau jenis impor untuk LPG jauh lebih terbatas ketimbang BBM. Walaupun demikian, saat ini pemerintah memang sedang mewacanakan program masifikasi compressed natural gas (CNG) berkapasitas 3 kg sebagai alternatif pengganti gas alam.

“Untuk bergeser ke nonsubsidi juga berat bagi masyarakat. Saya kira untuk LPG masih jauh dari solusi, karena solusi CNG juga kita baru mau mulai kemarin,” kata Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif Celios.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi berpendapat bahwa konsumsi subsidi LPG 3 kg merupakan yang paling sulit dikendalikan ketika rupiah melemah. Karakteristik konsumsi gas untuk kebutuhan rumah tangga dinilai sangat tidak elastis.

“Orang bisa mengurangi mobilitas sehingga bisa irit bensin, tetapi sulit mengurangi kegiatan memasak karena perut tidak bisa kompromi dengan harga dolar yang makin tinggi,” kata Rahma Gafmi, Guru Besar FEB Unair.

Rahma mengingatkan bahwa tingginya ketergantungan impor ini bisa menjadi risiko besar bagi kebijakan fiskal negara. Indonesia dinilai belum memiliki kesiapan infrastruktur substitusi energi yang cepat untuk menggantikan komponen gas minyak cair tersebut.

“Untuk BBM, kita punya biodiesel yang bisa menekan impor solar. Sementara itu, untuk LPG, proyek DME [gasifikasi batu bara menjadi dimetil eter] masih tersendat, and proyek CNG tabung serta jaringan gas (Jargas) baru mulai diuji coba secara masif pada tahun ini,” ujar Rahma Gafmi, Guru Besar FEB Unair.

Melihat situasi pergerakan kurs yang sempat menyentuh angka Rp17.600 per dolar AS, Rahma memandang tekanan penyesuaian harga komoditas bersubsidi ini sebenarnya sudah berada pada level yang sangat kritis.

“Namun, jika kita melihat angka kurs yang sempat menyentuh Rp17.600/US$, tekanan untuk melakukan penyesuaian harga [LPG bersubsidi] sebenarnya sudah berada di titik kritis,” tutur Rahma Gafmi, Guru Besar FEB Unair.

Kendati demikian, dampak penyesuaian harga secara langsung pada Juni hingga Juli 2026 diproyeksikan kecil kemungkinan terjadi. Hal itu disebabkan oleh efek kejut inflasi sektor pangan dari Gas Melon yang jauh lebih masif dibanding bensin, sehingga pemerintah diyakini akan lebih memilih opsi transformasi skema menjadi subsidi tertutup berbasis data Regsosek atau KTP.

“Pemerintah lebih condong mengubah skema dari subsidi pada barang menjadi subsidi pada orang lewat KTP/data Regsosek. Jika harus naik, skemanya mungkin tidak sekali pukul, melainkan bertahap untuk mengurangi shock ekonomi,” ucap Rahma Gafmi, Guru Besar FEB Unair.

Apabila pembengkakan beban fiskal tidak lagi tertahankan akibat kombinasi kurs dan tingginya harga CP Aramco, skenario kenaikan harga eceran moderat sekitar 15 hingga 25 persen atau kenaikan nominal Rp3.000 sampai Rp5.000 per tabung dinilai menjadi opsi yang paling realistis untuk diambil.

“Jika pemerintah akhirnya menyerah pada tekanan kurs Rp17.600/US$ dan harga CP Aramco yang tinggi, proyeksi kenaikan yang masuk akal secara fiskal bisa saja terjadi, tetapi tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat,” tambah Rahma Gafmi, Guru Besar FEB Unair.

Berdasarkan target anggaran, Indonesia direncanakan bakal mendatangkan sekitar 7,47 juta metrik ton LPG dari luar negeri sepanjang tahun 2026. Alokasi impor dalam jumlah besar tersebut juga berpotensi dialihkan ke Amerika Serikat dengan estimasi nilai mencapai US$ 3,5 miliar lewat skema Agreement on Reciprocal Trade (ART).