6 hari yang lalu
Pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM), minyak mentah, dan LPG melalui skema impor dari Rusia pada Rabu (15/4/2026). Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin beberapa waktu lalu.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyatakan bahwa tim teknis pemerintah saat ini berada di Rusia untuk merampungkan detail kerja sama tersebut. Dilansir dari Detik Finance, pembicaraan telah memasuki tahap finalisasi skema teknis meskipun rincian volume belum ditentukan.
"Sekarang tim di Rusia pun ada tim yang sedang menyiapkan teknisnya. Jadi, skemanya seperti apa. Kita belum sampai ke volume, tapi paling tidak Rusia mau kerja sama crude, BBM, LPG itu udah bagus," kata Laode Sulaeman di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat.
Selain penyediaan komoditas energi, Rusia dilaporkan tertarik memperluas kolaborasi pada sektor infrastruktur penyimpanan minyak mentah (storage crude). Proyek pengembangan fasilitas penyimpanan ini dipastikan berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan proyek Grass Root Refinery (GRR) di Tuban.
Pemisahan proyek ini ditegaskan Laode untuk memastikan kelancaran kerja sama baru tanpa menunggu penyelesaian proyek Kilang Tuban yang masih dalam proses. Pemerintah berfokus pada diversifikasi sumber energi untuk menjamin ketersediaan stok nasional dengan harga kompetitif.
Menteri Energi Rusia, Sergey Tsivilyov, melalui laporan kantor berita TASS, mengonfirmasi adanya permintaan resmi dari pihak Indonesia terkait pasokan produk minyak bumi. Pihak Moskow saat ini sedang menyusun kontrak jangka panjang yang diharapkan memberikan keuntungan timbal balik bagi kedua negara.
Tsivilyov menekankan bahwa kontrak yang sedang disusun akan mengutamakan harga yang terjangkau bagi Indonesia. Kerja sama ini dirancang sebagai bentuk kemitraan sistemik dengan pengaturan operasional yang berlaku untuk jangka waktu lama.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·