Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap Hingga Akhir 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Penegasan ini disampaikan Bahlil di Jakarta pada Senin (20/4/2026) menyusul fluktuasi harga minyak mentah dunia yang sempat menyentuh angka 100 dolar AS per barel.

Kebijakan untuk mempertahankan harga subsidi ini diambil guna menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika geopolitik global. Meskipun sejumlah negara seperti Singapura dan Jepang telah menaikkan harga energi, Pemerintah Indonesia memilih stabilitas domestik dengan tetap mematok Pertalite seharga Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa penyesuaian harga pada sektor nonsubsidi merupakan hal yang wajar mengikuti mekanisme pasar. Namun, tanggung jawab negara tetap diprioritaskan pada jenis bahan bakar yang menopang ekonomi rakyat kecil.

"Masih dalam evaluasi," ujar Roberth MV Dumatubun, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, saat menanggapi kemungkinan kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green.

Tercatat per 18 April 2026, Pertamina telah melakukan penyesuaian harga untuk jenis Pertamax Turbo menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex menjadi Rp23.900 per liter. Sementara itu, harga Pertamax (RON 92) masih tertahan di angka Rp12.300 per liter dan Pertamax Green di Rp12.900 per liter sesuai evaluasi terkini perusahaan.

"(Penyesuaian harga) tahap berikutnya kita lihat penyesuaiannya. Kalau harganya turun, ya nggak naik. Tapi kalau harganya begini terus, ya mungkin pasti ada penyesuaian," ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan bahwa komitmen tidak menaikkan harga subsidi tetap berlaku selama rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada di kisaran tertentu. Sejauh ini, rata-rata ICP sejak Januari hingga April 2026 berada pada angka 76 dolar AS per barel.

"I say bahwa kalau yang untuk BBM non-subsidi, itu ada penyesuaian harga. Kan yang bisa negara jamin, pemerintah bisa menjamin itu kan adalah BBM subsidi," ucap Bahlil.

Pemerintah juga memantau situasi di Timur Tengah yang memberikan tekanan pada pasokan energi global. Meski demikian, cadangan devisa dan kebijakan fiskal diarahkan untuk membentengi harga energi dalam negeri dari lonjakan drastis.

"Kalau harga BBM subsidi, sampai dengan rata-rata harga ICP 100 dolar, tidak akan naik," kata Bahlil.

Bahlil kemudian membandingkan kondisi harga minyak saat ini dengan fluktuasi sebelumnya yang sempat melonjak tinggi sebelum akhirnya melandai kembali.

"Kalau kemarin kan 77, kan pernah naik sampai 105–106. Sekarang kan sudah turun kan? Sudah di bawah 100," ucap Bahlil.

Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menilai langkah ini sebagai sinyal positif bagi dunia usaha. Menurutnya, kepastian harga energi sangat krusial dalam menekan biaya logistik dan menjaga efisiensi industri nasional.

"Kepastian pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi pada tahun 2026 menjadi sinyal kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global," kata Gde Sumarjaya Linggih.

Politikus Partai Golkar tersebut meyakini bahwa kebijakan ini memberikan perlindungan nyata bagi pelaku UMKM dari ancaman inflasi. Sinergi antara pemerintah dan instansi terkait dianggap berhasil dalam mengelola stok energi nasional.

"Harga energi menjadi kunci dalam menjaga efisiensi biaya logistik dan produksi sehingga daya saing industri nasional tetap terjaga," ujar Gde Sumarjaya Linggih.

Dukungan serupa juga datang dari pihak kementerian teknis yang terus mengupayakan penguatan pasokan BBM di seluruh pelosok Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah kelangkaan di tengah konsumsi domestik yang tetap kuat.

"Kebijakan ini juga memberikan perlindungan bagi UMKM serta berkontribusi dalam menahan tekanan inflasi dan menjaga konsumsi domestik tetap kuat sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi," tambah Gde Sumarjaya Linggih.

Gde menilai keberhasilan menjaga stok dan pengelolaan impor energi adalah bagian dari strategi ketahanan nasional. Transparansi dalam penyesuaian harga nonsubsidi dianggap sebagai langkah strategis yang terukur.

"Langkah pemerintah tersebut patut diapresiasi, termasuk kerja keras Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dalam memastikan ketersediaan energi nasional tetap aman," ujar Gde Sumarjaya Linggih.

Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas terkait kebijakan ini. Pemerintah memprioritaskan kepentingan rakyat di atas tekanan pasar global.

"Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi," ujar Prasetyo Hadi.

Melansir laman resmi Kemensetneg, keputusan untuk tidak mengubah harga BBM per April 2026 ini diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah akan terus memantau pergerakan pasar energi global secara harian.