Pemerintah Pastikan Keberlanjutan Impor Migas dari Amerika dan Rusia

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kelanjutan rencana impor komoditas minyak dan gas (migas) dari Amerika Serikat senilai US$15 miliar atau Rp253 triliun pada Rabu (15/4/2026). Langkah ini tetap berjalan meskipun Pemerintah Indonesia tengah memperluas penjajakan impor energi dari Rusia.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyatakan bahwa PT Pertamina (Persero) telah menindaklanjuti kesepakatan pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquified petroleum gas (LPG) tersebut. Dilansir dari Bloombergtechnoz, pemerintah kini fokus mengejar kepastian sumber pasokan pasca-kesepakatan awal.

"Kan Pertamina sudah jalan. Tinggal sekarang itu sumbernya ini yang harus kita kejar," kata Laode Sulaeman, Dirjen Migas Kementerian ESDM. Meski demikian, pihak kementerian belum merinci volume pasti dari komoditas yang telah berhasil didatangkan oleh Pertamina sejauh ini.

Selain komitmen dengan Amerika Serikat, Laode memberi sinyal bahwa Indonesia akan mulai mengimpor BBM dari Rusia. Sebelumnya, pemerintah telah lebih dahulu menjajaki pembelian minyak mentah serta LPG dari negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Tim teknis dari Ditjen Migas dilaporkan masih berada di Rusia untuk mematangkan detail kesepakatan jangka panjang. Pemerintah belum memutuskan total volume impor dari Rusia, namun menekankan bahwa sektor BBM menjadi bagian penting yang sedang dibahas dalam kerja sama tersebut.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengonfirmasi bahwa pengiriman minyak mentah dari Amerika Serikat telah mulai masuk ke Indonesia sejak Jumat (10/4/2026). Namun, Bahlil menegaskan bahwa untuk saat ini Indonesia belum melakukan impor produk BBM olahan dari Negeri Paman Sam tersebut.

Berdasarkan dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) per 19 Februari 2026, Indonesia berkomitmen membeli LPG senilai US$3,5 miliar, minyak mentah senilai US$4,5 miliar, dan BBM senilai US$7 miliar dari Amerika Serikat. Kesepakatan ini merupakan bagian dari pengaturan tarif resiprokal antar kedua negara.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total impor minyak mentah Indonesia sepanjang Januari hingga Februari 2026 mencapai 2,9 juta ton. Pasokan tersebut berasal dari berbagai negara produsen global untuk menjaga stabilitas cadangan energi dalam negeri.

Dalam dokumen resmi Gedung Putih, Indonesia diwajibkan memfasilitasi BUMN dan sektor swasta guna meningkatkan volume pembelian produk energi Amerika Serikat. Hal ini mencakup pemberian izin dan persetujuan pemerintah yang diperlukan untuk mendukung kontrak jangka panjang produk minyak olahan.