Pemerintah Perkuat Perlindungan Kelas Menengah Akibat Disrupsi Pekerjaan

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah tengah mengupayakan penguatan daya tahan kelas menengah melalui penciptaan lapangan kerja dan perlindungan daya beli di Jakarta pada Rabu (15/4/2026). Langkah ini diambil menyusul kontribusi besar sektor tersebut yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Kondisi ekonomi saat ini memberikan tekanan berat bagi masyarakat kelas menengah akibat disrupsi teknologi kecerdasan buatan (AI) serta pergeseran lapangan kerja. Sebagaimana dilansir dari Money, fenomena ini menyebabkan perpindahan sektor pekerjaan dari formal ke informal, terutama pada bidang jasa.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan penurunan proporsi pekerja kelas menengah di sektor formal sejak tahun 2019. Sektor industri yang biasanya menyerap tenaga kerja ini tercatat mengalami penyusutan kontribusi dari 25,64 persen pada 2019 menjadi 22,98 persen pada tahun 2024.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengungkapkan fakta bahwa 67 persen perusahaan di Indonesia tidak memiliki rencana untuk melakukan rekrutmen karyawan baru dalam lima tahun ke depan. Data internal tersebut dipaparkan dalam keterangannya pada Selasa (14/4/2026).

"400.000 kalau investornya adalah padat karya semua. Tapi kalau tidak padat karya, lebih banyak padat modalnya mungkin 200.000, mungkin hanya 100.000. Jadi kalau pertumbuhan kita 5 persen dan semuanya padat karya itu yang terserap hanya 2 juta, 1,5 juta (tenaga kerja) tidak terserap," kata Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo.

Ketimpangan serapan tenaga kerja terjadi karena adanya 3,5 juta pencari kerja baru setiap tahunnya. Berdasarkan perhitungan Apindo, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap antara 200.000 hingga 400.000 tenaga kerja, bergantung pada karakteristik investasi yang masuk ke dalam negeri.

Apindo menyarankan agar pemangku kebijakan lebih agresif dalam menarik investor di sektor padat karya demi mengakomodasi formasi tenaga kerja menengah ke bawah. Selain itu, diperlukan fleksibilitas investasi yang mampu memproteksi buruh namun tetap ramah bagi para investor agar modal segera masuk.

Pemerintah menegaskan bahwa program-program perlindungan ekonomi saat ini tidak hanya menyasar masyarakat miskin. Susiwijono menekankan pentingnya menjaga kelompok kelas menengah agar tetap mampu menopang stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global.