Pemerintah pusat hadir penuh pulihkan situasi keamanan di Wamena

53 menit yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa pemerintah pusat hadir secara penuh untuk memulihkan situasi keamanan di Wamena, Papua Pegunungan, menyusul konflik yang berdampak terhadap masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam rapat koordinasi perkembangan situasi keamanan di Wamena, Papua Pegunungan Sabtu, Ribka mengatakan pemerintah akan memastikan penanganan konflik dilakukan secara menyeluruh dengan mengutamakan pemulihan masyarakat hingga kondisi kembali kondusif.

“Kami atas nama Menteri Dalam Negeri mewakili Pemerintah Pusat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Wamena dan seluruh komponen pembangunan yang telah melakukan upaya-upaya penyelamatan,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Rapat koordinasi itu dihadiri Gubernur Papua Pegunungan, para bupati, unsur TNI-Polri, Majelis Rakyat Papua (MRP), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Ribka mengapresiasi respons cepat masyarakat yang membantu warga terdampak serta menjaga situasi tetap terkendali saat konflik berlangsung.

“Pertama, kepada masyarakat Wamena yang pada saat kejadian langsung ada pergerakan cepat dan melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk saling membantu dan menenangkan di antara mereka,” katanya.

Ia meminta pemerintah provinsi dan kabupaten segera melakukan pendataan warga terdampak serta menghitung kebutuhan penanganan bersama delapan kabupaten di Papua Pegunungan.

Menurut Ribka, hasil pendataan akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan dukungan pembiayaan melalui APBD kabupaten, APBD provinsi, maupun bantuan pemerintah pusat.

“Bersama-sama kita semua bertanggung jawab. Pendataan ini akan menjadi dasar untuk menghitung seberapa besar kemampuan pemerintah dalam membantu warga-warga yang terdampak,” ujarnya.

Ribka menegaskan seluruh unsur pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan aparat keamanan telah sepakat menghentikan konflik dan memprioritaskan pemulihan sosial masyarakat.

“Kami sudah menyatakan bahwa konflik-konflik sudah tidak ada lagi. Sekarang kita fokus menyelesaikan persoalan pemerintahan dan pemulihan masyarakat yang terdampak,” ujar dia tegas.

Kemendagri juga akan memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) terkait penanganan konflik di delapan kabupaten Papua Pegunungan agar proses penanganan memiliki dasar hukum yang jelas.

Selain memimpin rapat koordinasi, Ribka bersama pemerintah daerah meninjau rumah warga yang terbakar, rumah sakit, serta lokasi pengungsian untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

Pemerintah juga menyiapkan pemulangan pengungsi secara bertahap setelah situasi keamanan dinyatakan stabil.

“Intinya masyarakat harus kembali ke kehidupan normal, dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, semuanya berjalan secara baik,” kata Ribka.

Baca juga: Wamendagri tegaskan dana Otsus Papua tidak dipotong pemerintah

Baca juga: Wamendagri ingatkan kepala daerah tak abaikan swasembada pangan

Baca juga: Wabup Jayawijaya minta dukungan Polda Papua tangani konflik di Wamena

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.