Pemerintah Siapkan Insentif Kendaraan Listrik Tekan Impor BBM Juni 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pemberian insentif kendaraan listrik mulai Juni 2026 guna menekan angka impor bahan bakar minyak (BBM) yang terbebani lonjakan harga minyak global. Kebijakan ini diambil menyusul ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang diprediksi akan menjaga harga minyak mentah tetap tinggi.

Langkah ini merupakan strategi pemerintah dalam mengalihkan konsumsi energi masyarakat dari berbasis fosil menuju tenaga listrik. Purbaya menjelaskan bahwa ketergantungan pada BBM meningkatkan kerentanan ekonomi nasional, terutama saat konflik internasional antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus berlanjut.

"Kalau saya bisa pindahkan ke listrik (lewat insentif untuk kendaraan listrik), itu akan mengurangi impor (BBM) kita dengan signifikan," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan di Jakarta, Selasa (12/5).

Purbaya menambahkan bahwa optimalisasi listrik juga berkaitan dengan sistem kelistrikan PLN yang menggunakan mekanisme take or pay. Melalui insentif ini, kelebihan kapasitas listrik dapat terserap oleh pengguna kendaraan listrik sehingga mengefisiensikan anggaran energi negara.

"Kelihatannya perang masih panjang. Artinya, konsumsi BBM kita juga akan masih tinggi dan dengan harga yang lebih tinggi. Kalau saya bisa pindahkan ke listrik (lewat insentif untuk kendaraan listrik), itu akan mengurangi impor (BBM) kita dengan signifikan," ujar Purbaya.

Kementerian Keuangan memproyeksikan konflik global kemungkinan baru mereda pada September 2026 bertepatan dengan agenda politik di Amerika Serikat. Namun, pemerintah tetap bersiap menghadapi skenario konflik yang lebih lama dengan mempercepat transisi energi.

"Nanti anggarannya kami hitung dan kami siapkan. Yang jelas, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan," kata Purbaya.

Target insentif tahun ini mencakup 100 ribu unit mobil listrik dan 100 ribu unit sepeda motor listrik. Untuk motor listrik, disiapkan dana Rp5 juta per unit, sedangkan mobil listrik akan menerima Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 hingga 100 persen tergantung jenis baterainya.

"Itu membantu daya tahan ekonomi kita, jadi jangan dilihat subsidinya. Tujuan utamanya itu, sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi," tegas Purbaya.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menilai penguatan infrastruktur dan insentif energi bersih sangat krusial bagi stabilitas makroekonomi Indonesia di tengah perlambatan ekonomi dunia.

"Infrastruktur kendaraan listrik yang memadai akan membuat masyarakat lebih yakin menggunakan mobil listrik karena didukung akses energi yang lebih murah dan mudah dijangkau," ujar Esther Sri Astuti.

Indef mencatat investasi asing di sektor industri hijau ini telah mencapai 2,73 miliar dolar AS dalam tiga tahun terakhir. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026 dengan nilai PDB atas dasar harga konstan mencapai Rp3.447,7 triliun.