Pemerintah Tahan Harga BBM Per 16 April 2026 Guna Jaga Fiskal

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan untuk tidak mengubah harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun nonsubsidi di seluruh wilayah Indonesia pada Kamis, 16 April 2026. Keputusan ini diambil guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga minyak mentah global.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa harga BBM jenis subsidi tetap dipatok pada angka lama sesuai hasil rapat koordinasi terbaru. "Penyesuaian harga BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik atau turun, flat pakai harga sekarang," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM sebagaimana dilansir dari CNBC Indonesia.

Berdasarkan data pantauan di lapangan, harga Pertamax di wilayah Jakarta tetap bertahan pada angka Rp12.300 per liter. Jenis BBM lain seperti Pertamax Turbo dibanderol Rp13.100 per liter, Pertamax Green 95 sebesar Rp12.900 per liter, Dexlite Rp14.200 per liter, dan Pertamina Dex Rp14.500 per liter.

Sektor swasta seperti Vivo dan BP-AKR juga terpantau tidak melakukan kenaikan harga dengan mematok bensin RON 92 di harga Rp12.390 per liter. Sementara itu, Shell Indonesia dilaporkan mengalami kekosongan stok di beberapa titik dan sedang berkoordinasi dengan pemerintah terkait rekomendasi impor BBM untuk tahun 2026.

Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) menilai langkah penahanan harga ini memberikan sentimen positif bagi daya beli, meski berdampak pada beban subsidi. Senior Portfolio Manager-Equity MAMI, Rizki Ardhi, menjelaskan bahwa anggaran subsidi energi berpotensi membengkak sekitar Rp103 triliun jika harga minyak rata-rata bertahan di level 85 dolar AS per barel.

"Tekanan tersebut relatif bisa diimbangi oleh langkah efisiensi dan realokasi anggaran yang diperkirakan mencapai Rp259 triliun, sehingga ruang fiskal dinilai masih cukup memadai," kata Rizki Ardhi dalam keterangannya di Antara News. Analisis tersebut menunjukkan bahwa risiko fiskal Indonesia masih dalam batas aman terkendali.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV, menegaskan bahwa pihaknya terus mengikuti arahan pemerintah dalam penetapan harga di seluruh SPBU. Masyarakat diimbau untuk hanya mempercayai informasi resmi dari pemerintah terkait perubahan kebijakan harga energi guna menghindari spekulasi yang memicu kepanikan pasar.