Pemerintah Targetkan Penghentian Impor Solar pada Akhir Tahun 2026

Pemerintah menargetkan Indonesia secara resmi menghentikan impor bahan bakar minyak jenis solar sebelum berakhirnya tahun 2026. Langkah ini diambil guna memperkuat ketahanan energi nasional dan menekan defisit neraca perdagangan pada sektor migas.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Muhammad Kholid Syeirazi menjelaskan bahwa pengendalian impor solar mendesak dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan kilang di dalam negeri. Strategi ini juga bertujuan memperluas penyerapan bahan bakar nabati atau biofuel.

"Dengan tambahan produksi dari Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan serta peningkatan blending biodiesel B40 ke B50, diharapkan kebutuhan solar dapat tercukupi," jelas Kholid dikutip dari Kontan, Kamis (7/5/2026).

Kholid menambahkan bahwa pemerintah wajib menjamin keberagaman sumber pasokan serta fleksibilitas dalam proses pengadaan. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas ketersediaan stok melalui strategi multi-supplier dalam jangka menengah hingga panjang.

Data pemerintah menunjukkan Indonesia masih mendatangkan solar jenis CN51 dari luar negeri sebanyak 600.000 kiloliter hingga April 2026. Sementara itu, kebutuhan solar jenis CN48 dilaporkan telah sepenuhnya terpenuhi oleh produksi domestik sebagaimana dilansir dari Money.

"Untuk solar, di 2026, alhamdulillah tidak kita lakukan lagi impor karena semua sudah dalam negeri," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaiman menyatakan bahwa kebijakan wajib beli solar produksi lokal telah diterapkan bagi perusahaan penyedia BBM swasta. Saat ini, sejumlah SPBU swasta terpantau sudah mulai mengambil pasokan dari PT Pertamina (Persero).

"Sudah, sudah. Kalau ditanya ke swasta pasti sudah ada," jelasnya dikutip dari Kompas.com, Rabu (6/5/2026).

Implementasi aturan ini disebut telah melalui serangkaian proses koordinasi sejak pertama kali dicanangkan oleh otoritas terkait. Laode memastikan bahwa distribusi pasokan dalam negeri ke pihak swasta sudah berjalan di lapangan.

"Sebenernya kan sejak diumumkan, itu sudah dilakukan pertemuan pertemuan. Jadi sudah jalan," jelasnya.