Pemerintah Tidak Alokasikan APBN untuk Iuran Dewan Perdamaian Donald Trump

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki komitmen untuk membiayai iuran Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui APBN pada Selasa (21/4/2026). Kepastian ini disampaikan guna merespons isu kewajiban finansial Indonesia terhadap lembaga tersebut.

Hingga saat ini, belum ada instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait penyediaan dana negara untuk keperluan lembaga internasional tersebut sebagaimana dilansir dari Kompas. Penegasan mengenai ketiadaan anggaran ini disampaikan Purbaya dalam pertemuan resmi di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta.

“Jadi itu enggak ada. Saya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden untuk menyediakan uang untuk BoP,” kata Purbaya, Menteri Keuangan (Menkeu).

Purbaya menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menyatakan tidak pernah memberikan janji terkait pembayaran iuran tersebut kepada pihak manapun. Hal ini memperkuat posisi bendahara negara untuk tidak mengalokasikan pos anggaran tersebut dalam struktur belanja negara.

“Presiden juga bilang kita enggak pernah janji,” ujar Purbaya, Menteri Keuangan (Menkeu).

Fokus kontribusi Indonesia dalam isu perdamaian dunia disebut lebih condong pada aksi nyata di lapangan daripada sekadar dukungan finansial. Pemerintah memilih untuk tetap pada jalur pengiriman personel dalam misi kemanusiaan global sebagai bentuk keterlibatan aktif di kancah internasional.

"Presiden selalu bilang enggak kita belum ada komitmen bayar. Dari pertama dia komit kirim pasukan. Kita komit kirim pasukan tapi enggak ada komitmen bayar apalagi uang saya dipakai untuk Israel," tutur Purbaya, Menteri Keuangan (Menkeu).

Keterlibatan Indonesia dalam dewan bentukan Donald Trump tersebut didasari pada upaya diplomatik untuk memberikan perlindungan dan menjaga kepentingan warga Palestina. Pemerintah memastikan posisi ini tidak akan memberikan beban tambahan bagi keuangan negara yang tidak disepakati sejak awal.

"Jadi Presiden posisinya clear kok. Dia masuk situ (BoP) ingin menjaga kepentingan rakyat Palestina sedekat mungkin," kata Purbaya, Menteri Keuangan (Menkeu).