Pemkab Lombok Timur alokasikan Rp132 miliar perkuat kesehatan warga

56 menit yang lalu

Untuk kesejahteraan serta kenaikan gaji kepala lingkungan akan melihat simulasi anggaran yang dimiliki Lombok Timur

Lombok Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengalokasikan Rp131 miliar di tahun anggaran 2026, untuk memperkuat jaminan kesehatan warga.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita terima untuk menambah biaya BPJS yang harus dibayarkan pemerintah daerah,” ujarnya Bupati Lombok Timur Haerul Warisin acar silaturahmi dengan Forum Kepala Lingkungan se-Kecamatan Selong dan Labuhan Haji di Lombok Timur, Rabu.

Ia mengatakan, pada 2025 Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah membayar sebesar Rp86 miliar untuk BPJS, sedangkan untuk tahun ini angkanya menjadi Rp132 miliar.

"Tentu hal ini akan menjadi tugas yang sangat berat bagi pemerintah daerah di tengah kondisi fiskal/ keuangan daerah yang mengalami efisiensi anggaran dari pusat sejumlah Rp405 miliar lebih," katanya.

Baca juga: Sudinkes ajak warga terapkan PHBS cegah penyebaran Hantavirus

Bupati berkomitmen agar para kepala lingkungan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, masa jabatan kepala lingkungan akan diperpanjang menjadi 8 tahun dengan catatan yang bersangkutan berumur di bawah 60 tahun.

Sedangkan perbedaan insentif pajak PBB antara Kecamatan Labuhan Haji (8 persen) dan Kecamatan Selong (5 persen) akan disamakan menjadi 8 persen.

Ia mengatakan, untuk kesejahteraan serta kenaikan gaji kepala lingkungan akan melihat simulasi anggaran yang dimiliki Lombok Timur.

“Yang penting bantu pemerintah, ikhlas bekerja. Kita berikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat," katanya.

Baca juga: Novita Hardini hadirkan layanan kesehatan mata gratis bagi warga Trenggalek

" Jangan pernah membedakan, jadilah pemerintah yang adil dan merata pada masyarakat. Ketika keikhlasan itu nanti membuahkan hasil yang bagus, maka wajib bagi pemerintah untuk memperhatikan apa yang menjadi keinginan rekan-rekan semuanya,” janjinya.

Ia mengatakan pemerintah daerah tetap optimis dapat bersama-sama mencari solusi agar program-program di Lombok Timur tetap dapat terlaksana, meskipun tanpa menggunakan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya dengan mengandalkan investor dan pengajuan proposal bantuan ke pusat.

“Tidak ada jalan lain untuk kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Lombok Timur ini, hanya dengan meminta bantuan dari pusat,” katanya.

Selanjutnya Bupati Lombok Timur memaparkan rencana tata kelola kota Selong, di antaranya rencana pembangunan Masjid Agung Al-Mujahidin Selong dengan anggaran dana sekitar Rp50 miliar.

Selain itu pembangunan kembali Gedung Wanita/MAIS dengan anggaran mencapai Rp38 miliar yang nantinya akan menjadi gedung serbaguna yang lebih representatif untuk berbagai kegiatan.

"Secara bertahap wajah Kota Selong akan dipercantik setelah rampungnya bangunan tersebut," katanya.

Baca juga: Pemprov DKI diminta perkuat kesehatan mental warga melalui Raperda

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.